Mensos: Rp112,728 triliun sudah dikucurkan untuk perlindungan sosial

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan kementeriannya sudah mengucurkan Rp112,728 triliun atau 87,44 persen dari pagu Rp128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat COVID-19.

"Pagu PEN yang ada di Kementerian Sosial Rp128,927 triliun itu sudah terserap sekitar Rp112,728 triliun, artinya yang sisanya itu sudah dijadwalkan pencairannya di bulan November ini dan Desember," kata Juliari dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Juliari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Total ada 6 program Perlindungan Sosial yang ada di Kemensos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,71 triliun dan sudah terealisasikan 100 persen; Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan anggaran Rp43,12 triliun dan telah terealisasi Rp37,31 triliun (86,52 persen); bansos sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,84 triliun dan telah terealisasi Rp5,65 triliun (82,59 persen); bansos tunai dengan anggaran Rp32,4 triliun dan telah terealisasi Rp25,86 triliun (79,8 persen); bansos beras dengan anggaran Rp5,26 triliun dan realisasi Rp3,29 triliun (62,47 persen) serta bansos tunai baik keluarga penerima manfaat sembako non-PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun dan sudah terealisasi seluruhnya.

"Pertama untuk program yang reguler yaitu untuk program keluarga harapan dari target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah tercapai untuk seluruh target penerima manfaatnya," ungkap Juliari.

Kedua, program kartu sembako atau BPNT dengan target 20 juta KPM yang ditingkatkan dari target awal sebanyak 15,2 juta KPM.

"Bapak Presiden memerintahkan Kementerian Sosial pada Maret untuk memperluas coverage menjadi 20 juta, jadi ada kenaikan 4,8 juta keluarga penerima manfaat dan ini memang baru tercapai 20 juta itu di bulan September," tambah Juliari.

Menurut Juliari, pada April ada kenaikan indeks besaran BPNT dari yang semulanya Rp150 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat menjadi Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat.

"Ini kita akan teruskan tahun depan dengan indeks yang sama untuk seluruh keluarga penerima manfaatnya," ungkap Juliari.

Program ketiga masuk dalam bantuan khusus yaitu program bantuan sosial sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM.

"Pada April-Juni besarannya Rp600 ribu per keluarga per bulan tapi mulai Juli-Desember nilainya Rp300 ribu per keluarga per bulan karena sudah banyak variasi program perlindungan sosial dan ini berjalan cukup lancar," tambah Juliari.

Program keempat, adalah bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9 juta KPM ini dan sudah tercapai seluruhnya.

"Ini kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan bank-bank himbara. Sama seperti bansos sembako Jabodetabek di gelombang pertama indeksnya Rp600 ribu sementara di gelombang kedua dari Juli-Desember memang ada penyesuaian menjadi Rp300 ribu," ungkap Juliari.

Kelima adalah bansos beras bagi keluarga penerima PKH yaitu 10 juta KPM yang dimulai pada Agustus 2020 dengan target 3 bulan dengan menyalurkan 450 ribu ton.

"Yang mendapatkan beras ini hanya penerima PKH karena dia tidak mendapatkan BPNT tapi kita berikan beras kerja sama dengan Bulog. Ini sudah selesai per bulan ini, memang lebih cepat sedikit dari target yaitu Rp5,26 triliun dengan realisasi Rp3,29 triliun sisanya hanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sebenarnya sudah selesai 100 persen untuk penyaluran berasnya," jelas Juliari.

Program keenam, adalah bansos tunai untuk keluarga penerima BPNT tapi bukan penerima PKH.

"Kalau yang tadi tadi adalah penerima manfaat PKH saja diberikan beras, yang ini adalah yang tidak dapat PKH kita berikan uang tunai Rp500 ribu per keluarga sekali transfer, sudah dieksekusi di September melalui bank himbara, sehingga anggarannya sudah terserap dan sudah dibayarkan juga ke seluruh keluarga penerima manfaat," tambah Juliari.

Sejumlah program tersebut menurut Juliari juga akan diteruskan hingga 2021.

"Beberapa program akan langsung kita jalankan juga di Januari 2021 baik yang sifatnya reguler, yaitu PKH dan BPNT tentunya sepanjang tahun Januari-Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama, namun yang bansos tunai saat ini memang masih kita anggarkan dari Januari-Juni 2021 saja," kata Juliari.