Satgas Mafia Hukum Harus Sampai Tingkat Daerah

Tasikmalaya (ANTARA News) - Keberadaan satgas pemberantasan mafia hukum harus sampai ke tingkat daerah, yakni hingga kota dan kabupaten dalam melakukan pemberantasan terhadap mafia hukum, kata politisi Yuddy Chrisnandi.

"Saya rasa satgas mafia hukum itu memang harus sampai ke tingkat daerah," katanya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Mantan politisi Partai Golkar yang kini menjadi Ketua DPP Partai Hanura itu mengatakan, keberadaan satgas mafia hukum harus memasuki tingkat kepresidenan dan anggota kabinet, pemda provinsi, wali kota dan bupati dalam melakukan tindakan pemberantasan yang merugikan negara.

Menurut dia, satgas mafia hukum jangan hanya dibentuk ditingkat pusat melainkan di masing-masing pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.

Pembentukan tersebut, kata dia, masyarakat perlu mendesak kepala daerahnya masing-masing melalui DPRD untuk dilakukan secepatnya membentuk satgas mafia hukum khusus tingkat pemerintah daerah.

Menurut dia, jika kepala daerah berani membentuk satgas anti mafia hukum maka akan kelihatan kepala daerah yang bersungguh-sungguh ingin membersihkan pemerintahan dari praktek-praktek merugikan bangsa dan negara.

"Jadi kelihatan mana kepala daerah yang mau dan enggan membentuk satgas," katanya usai memberi materi kuliah pasca sarjana STIE Suryalaya, Tasikmalaya.
(U.KR-FPM/Y003/R009)

13 April 2010

Saya setuju dgn gagasan pak yuddy, bila perlu jangan bersifat voluntary dari kepala daerah tapi normatif sebagaimana komitment pak sby. Kami didaerah sangat rentan sekali dengan praktik2 markus. Saya salah satu yang terindikasi menjadi korban markus thd kasus tanah saya yg bersengketa dengan salah satu perusahaan jual beli kendaraan yang memiliki banyak lahan di sumsel, kasus ini sudah saya laporkan di polres ogan ilir sumsel sejak juni 2009 namun sampai sekarang tidak jelas proses hukumnya

0 0 Balas LaporkanHapus
12 April 2010

Saya setuju dengan Bapak Yuddy, tetapi jika tidak segera, maka kami yang tinggal di daerah akan terus terperangkap diantara banyaknya hal ganjal di sekitar kami. Kebanyakan hal didaerah yang perlu segera disikapi adalah masalah pertanahan dan hasil putusan mahkama agung yang tidak dilaksanakan oleh pengadilan negeri oleh karena hal-hal yang harus diberantas tuntas oleh Satgas Mafia Hukum. Saya mohon... Segeralah bantu kami. Terima kasih.

0 0 Balas LaporkanHapus
12 April 2010

\"MARKUS\" DI PN. SLEMAN

Ini bukti Mafia Hukum telah merambah ke segenap penjuru alternatif peradilan.

Sanksi administratif dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 KMA/SK/VIII/2007

tanggal 28 Agustus 2007 pun tidak mampu menggentarkan nyali PN. Sleman untuk

menutup-nutupi dan menyembunyikan informasi perkara No. 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN

dari mata umum......

Masalahnya, motivasi apa di belakang perkara kami melawan PT. Mandiri Tunas Finance yang sementara ini disidangkan ini ?

0 0 Balas LaporkanHapus