DKPP-Unima teken MoU penguatan demokrasi dan integritas pemilu

Suatu kebanggaan dan penghargaan kepada perguruan tinggi di Sulut

Manado (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Negeri Manado (Unima), Sulawesi Utara (Sulut) sepakat menandatangan memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama penguatan demokrasi dan integritas pemilu Indonesia.

“Ini suatu kebanggaan dan penghargaan kepada perguruan tinggi di Sulut yang diajak bekerja sama,” kata Penjabat Gubernur Sulut Agus Fatoni, saat menghadiri penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama tersebut, di Unima-Tondano, Senin.

Menurut Gubernur, praktik demokrasi dalam pemilu dan pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, akan tetapi semua warga negara.

Karena itu, Kepala Balitbang Kemendagri itu menilai keterlibatan perguruan tinggi sangat penting, karena dari sisi sumber daya sangat siap mendukung penguatan demokrasi dan integritas pelaksanaan pemilu dan pilkada.

“Semoga dengan keterlibatan civitas akademika ini akan memperkuat lagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada, sehingga bisa berlangsung dengan baik,” ujarnya pula.
Baca juga: Penjabat Gubernur Sulut: Pastikan pilkada berlangsung lancar

Fatoni juga mengapresiasi seluruh perguruan tinggi yang selama ini terus bekerja sama dengan Pemprov Sulut, baik dalam kegiatan demokrasi maupun kegiatan lainnya termasuk sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Semoga kerja sama ini akan semakin memperkuat kualitas demokrasi pilkada, dan tentu ini semua akan menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, anggota DKPP RI Alfitra Salam mengatakan, histori dari sisi politik demokrasi ini berasal dari Minahasa.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, di Minahasa sudah ada demokrasi yang cukup bagus, jadi bisa dianggap pintu gerbang demokrasi ada di Minahasa.

“Dipilihnya Unima agar bersama bisa membawa kualitas dan kepentingan DKPP dan demokrasi di Indonesia," ujarnya pula.

Tugas DKPP, lanjut dia, menjaga kehormatan penyelenggara pemilihan, jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu.

"Semoga kerja sama ini membuahkan hasil dan bisa menjadi pelopor-pelopor dan garda terdepan untuk meningkatkan harkat-martabat penyelenggara pemilihan,” katanya lagi.
Baca juga: Gubernur Sulut: Pilkada momentum putus rantai penyebaran COVID-19