"Berdasarkan survei LBH Jakarta, sekitar 70 hingga 80 persen tahanan mengalami kekerasan di kepolisian," kata Ketua YLBHI Patra M Zen di Jakarta, Jumat.
Ia memaparkan, kekerasan ini biasanya kerap dialami oleh orang-orang dari kalangan marjinal yang kurang mengerti hukum dan tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak.
Ia mendesak agar RUU Bantuan Hukum yang saat ini sedang disusun Badan Legislatif DPR agar mengakomodir bantuan hukum bagi orang miskin dalam semua tingkat pemeriksaan.
Patra juga menghendaki agar bila ketentuan tersebut dilanggar, maka pemeriksaan harus dinyatakan tidak dapat dilanjutkan.
Selain itu, YLBHI juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian Hukum dan HAM agar menyediakan dana dan fasilitas pemberian konsultasi dan bantuan hukum di semua rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.
Ia mendesak Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk mengawasi dan memberikan sanksi tegas kepada jajarannya yang melanggar hukum seperti melakukan pemeriksaan terhadap warga tak mampu tanpa didampingi penasihat hukum.
Sedangkan aparat kejaksaan diminta untuk meningkatkan profesionalismenya dalam memeriksa berkas dari kepolisian, termasuk menjadikan syarat penasihat hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan.
Bagi masyarakat luas, YLBHI menyerukan agar setiap orang yang mengetahui kasus seperti itu agar melaporkannya kepada instansi yang terkait agar tidak terjadi lagi terus menerus.
(T.M040/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
