Indonesia terapkan tiga skema pendanaan bangun infrastruktur digital

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif.

"Tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi kita, tetapi juga akan menuntun kita menuju jalan menjadi masyarakat digital yang tangguh," ucap Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam The Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020), Senin

"Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan yang ada di domain digital, tantangan yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lain di sini," kata Menteri Kominfo.

Tiga skema yang diterapkan di Indonesia adalah universal service obligation (USO), penerimaan bukan pajak dari sektor TIK dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan pandemi virus corona sebagai momentum untuk mempercepat transformasi digital, melalui empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.

"Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia," kata Johnny.

Dalam pertemuan virtual tersebut, Indonesia juga menjelaskan strategi menggunakan serat optik dan satelit high-throughput untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi digital.

Indonesia sudah menggelar lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik di darat dan laut, termasuk 12.148 melalui Palapa Ring.

Jaringan internet cepat yang sudah dibangun di Indonesia merupakan kombinasi kabel serat optik, microwave dan satelit high-throughput.

"Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa. Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima," kata Johnny.

Pemerintah juga berkomitmen meluncurkan satelit high-throughput SATRIA-1 pada kuartal ketiga 2023, yang akan memiliki kapasitas 150Gbps, tiga kali lebih besar dari sembilan satelit yang ada di orbit Indonesia.

"Kami berharap proyek ini dapat menyediakan akses internet di 150.000 titik akses publik dari total 501.000 titik akses publik di seluruh nusantara," kata Johnny.

Dari 150.00 titik tersebut, 93.900 untuk sektor pendidikan, 47.900 pelayanan publik daerah dan 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya, termasuk kesehatan.

Satelit tersebut diharapkan bisa mengurangi blank spot, titik yang tidak terjangkau jaringan seluler.

RDF-ASP 2020 merupakan forum internasional negara anggota dan mitra ITU, diadakan pada 2-5 November 2020.

The Leadership Dialogue dalam RDF-ASP 2020 mengambil tema Kolaborasi lintas sektoral untuk mendorong perkembangan digital dan kemajuan menuju SDGs. Melalui dialog itu diharapkan dapat memberikan arah diskusi dan mengembangkan cetak biru digital regional untuk ekonomi dan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik.