RI ingatkan transformasi ekonomi dan pembangunan inklusif di G20

Transformasi ekonomi yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian, reformasi struktural, serta upaya mempercepat pembangunan yang inklusif menjadi kunci untuk keluar dari krisis ini

Jakarta (ANTARA) - Indonesia bersama anggota G20 lainnya akan fokus kepada transformasi ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif usai berakhirnya krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19.

"Transformasi ekonomi yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian, reformasi struktural, serta upaya mempercepat pembangunan yang inklusif menjadi kunci untuk keluar dari krisis ini," kata Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian selaku Sherpa G20 Indonesia Rizal Affandi Lukman di Jakarta, Senin.

Rizal mengungkapkan komitmen itu tercermin dari pernyataan sikap anggota G20 dalam pertemuan Luar Biasa Sherpa G20 untuk perumusan Leaders Declaration yang akan disahkan para pemimpin G20 saat KTT Virtual pada 21 November 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Rizal mengingatkan dua hal penting dalam penyiapan kerja sama internasional usai COVID-19.

Pertama, adanya kebijakan yang menggunakan pendekatan transformasional, seperti digitalisasi, restrukturisasi kebijakan fiskal, dan penguatan sektor industri kreatif untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

"Pendekatan ini tidak lepas dari upaya pemerintah di dalam negeri untuk memperkuat proses pemulihan ekonomi melalui UU Cipta Kerja," kata Rizal.

Kedua, pemulihan ekonomi harus memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan dengan adanya fokus pembiayaan untuk SGD's dan akses pendidikan merata untuk seluruh lapisan masyarakat agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Konsep yang disampaikan oleh Sherpa Indonesia mendapat sambutan yang positif dari anggota G20 lainnya, termasuk dari Pemerintah Arab Saudi selaku Presidensi G20 pada 2020, dan masuk dalam rancangan Leaders Declaration.

Usulan lain yang juga diangkat oleh Indonesia dalam pertemuan tersebut adalah menyangkut perlunya aksesïbilitas vaksin COVID-19 dengan harga terjangkau bagi masyarakat global.

"Gagasan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam proses pengadaan vaksin yang aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Sementara itu, sebagai bagian dari komunitas internasional yang terus menjaga keseimbangan antara pendekatan multilateral dan bilateral, Rizal menegaskan Indonesia akan senantiasa menyuarakan inisiatif yang menjadi kepentingan nasional dan global.

"Tujuannya adalah mendorong proses pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif," kata Rizal.