Presiden Kirgistan Tolak Mundur

Bishkek (ANTARA News) - Presiden Kirgistan Kurmanbek Bakiyev, Jumat WIB, menyatakan tidak akan mengundurkan diri meski ia meninggalkan ibukota setelah pemberontakan mematikan.

Pemimpin terguling itu memperingatkan bahwa negara Asia Tengah tersebut sedang menghadapi bencana kemanusiaan.

"Saya mengumumkan bahwa selaku presiden saya tidak melepaskan jabatan saya dan tidak meninggalkan tanggung jawab," kata Bakiyev dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh situs berita lokal 24.kg, yang dianggap sebagai corong Internet bagi pemerintahnya.

Bakiyev mengatakan, negaranya sedang berada di ambang "bencana kemanusiaan" penuh dan ia tidak bisa lagi mempengaruhi kejadian-kejadian di negara eks-Uni Sovyet itu, yang telah berada di luar kendali.

"Di banyak daerah negara, khususnya di ibukota, kami melihat kekacauan nyata, gelombang kekerasan dan penjarahan terjadi dan konflik antar-etnik meletus," katanya dalam pernyataan itu.

Kementerian kesehatan sebelumnya mengatakan bahwa 75 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Kirgistan, sementara oposisi menyebut jumlah kematian 100.

Bakiyev menyatakan, ia sangat terguncang oleh kejadian-kejadian dalam dua hari terakhir.

"Ini jelas-jelas usaha kudeta negara," kata Bakiyev dalam pernyataan itu. "Saya yakin: sebuah negara yang pemerintahnya mencapai kekuasaan dengan pertumpahan darah bisa kehilangan status kenegaraannya sendiri."

Bakiyev menyatakan, ia siap menghadapi tanggung jawab atas tragedi itu selama ada "penyelidikan obyektif dan tidak berpihak" dan memperingatkan bahwa pemerintah baru akan bertanggung jawab atas peningkatan kekerasan lebih lanjut.

Kerusuhan politik akibat kemiskinan, lonjakan harga dan korupsi melumpuhkan Kirgistan sejak awal Maret. Sekitar sepertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan kiriman uang dari luar negeri merosot selama krisis ekonomi global.

Oposisi sebelumnya mendesak Bakiyev, yang mencapai kekuasaan dalam pemberontakan rakyat pada 2005, memecat kelurganya dari posisi-posisi tinggi pemerintahan, dan mereka ingin berunding dengannya.

AFP/M014