Jakarta (ANTARA) - Ragam berita politik di Tanah Air pada Minggu (1/11) menarik dibaca kembali untuk mengawali informasi anda pada pekan ini, di antaranya:
1. Kemendagri: Data kepegawaian ASN di 67 pemda kena blokir
Kementerian Dalam Negeri mengenakan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di 67 pemerintah daerah karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan netralitas ASN dalam pilkada.
"Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (1/11).
2. MenPAN-RB minta formasi CPNS 2021 diajukan sesuai kebutuhan riil
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta formasi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan riil instansi masing-masing.
"Seringkali K/L khususnya pemda menyusun formasi atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan nyata sehingga terjadi pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11).
3. Rencana demo 2 November, Satgas ingatkan bahaya COVID-19
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat tentang kerawanan penyebaran COVID-19 terkait dengan rencana unjuk rasa pada Senin (2/11).
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (1/11), menjelaskan COVID-19 berpotensi menyebar semakin luas ketika masyarakat berkumpul tanpa mematuhi protokol kesehatan.
4. Demonstrasi dinilai perpanjang masa pandemi COVID-19 sampai dua bulan
Aksi demonstrasi dan kerumunan masyarakat yang timbul di dalamnya dapat memperpanjang masa pandemi COVID-19 sampai dua bulan lebih lama di Indonesia, kata pakar bioteknologi mikroba Dr Intan Taufik.
Contohnya, aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (#TolakOmnibusLaw) pada 6 Oktober 2020 dan demonstrasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2020.
Intan Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (1/11), mengatakan dua aksi demonstrasi tersebut selalu diikuti lonjakan kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 di wilayah yang mengalaminya.
5. Prabowo terima laporan kenaikan pangkat 10 perwira tinggi TNI
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima laporan kenaikan pangkat 10 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan empat di antaranya jenderal bintang dua.
Sepuluh jenderal yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89/TNI/Tahun 2020 dan Keppres RI Nomor 80 /TNI/Tahun 2020.
"Ini adalah pengakuan atas dedikasi, pengabdian yang telah dilakukan. Berbuatlah yang terbaik demi bangsa dan negara," kata Menhan Prabowo, dikutip dari laman resmi Kemenhan di Jakarta, Minggu (1/11).
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
