Warga Rote Ndao serahkan tanah untuk fasilitas pengawasan KKP

Pembangunan fasilitas pengawasan bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Oeseli

Jakarta (ANTARA) - Warga di Kabupaten Rote Ndao, pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, menyerahkan tanah seluas 110 meter persegi untuk pembangunan fasilitas pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di pulau terluar NKRI.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP TB Haeru Rahayu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, menyambut positif dan mengapresiasi tindakan masyarakat Rote Ndao yang bersedia menyerahkan tanahnya kepada KKP.

TB Haeru Rahayu, yang akrab dipanggil Tebe menjelaskan, tanah yang telah diserahkan akan segera dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pengawasan di pulau terluar ujung selatan Indonesia berupa dua pos pemantauan dan satu menara pemantauan.

"Pembangunan fasilitas pengawasan bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Oeseli dan dilibatkan untuk menggunakan serta merawat pos pemantauan bersama Satgas Perbatasan Pulau Ndana," ujarnya.

Proses penyerahan lahan itu sendiri dilakukan langsung oleh pemilik tanah Arnoldus Mooy kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, pada 6 Oktober 2020 dan disaksikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao dan Kepala Desa Oeseli.

Sementara Plt. Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin akan melakukan pembinaan kepada Pokmaswas setempat agar dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pemantauan sebaik mungkin.

“Tentunya pemanfaatan bangunan pos pemantauan dan menara pemantauan yang akan dibangun tidak lepas dari peran Pokmaswas setempat,” kata Imam.

Imam menjelaskan pos pemantauan akan digunakan untuk mengawasi aktivitas pemanfaatan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Nasional Perairan Laut Sawu bagian Perairan Kab. Rote Ndao.

Sementara itu, Arnoldus Mooy, pemilik tanah, saat penyerahan lahan menyampaikan dukungan dan harapannya agar tanah yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Saya sendiri bersedia menyerahkan tanah kepada KKP karena melihat ada itikad baik dari KKP untuk membangun wilayah pulau terluar khususnya Desa Oeseli," katanya.

Arnoldus menyatakan harapannya agar tanah ini dapat dimanfaatkan oleh KKP semaksimal mungkin untuk pembangunan pos pemantauan guna menjaga wilayah perbatasan NKRI.