Komisi Politik PDIP Sahkan Sikap Oposisi Partai

Jakarta (ANTARA News) - Sidang Komisi B (Politik) Kongres Ke-3 PDI Perjuangan akhirnya sepakat bulat mengesahkan sikap partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk tidak berkoalisi dengan kekuasaan, tetapi konsisten menjadi kekuatan oposisi.

Keputusan itu berhasil ditetapkan oleh Tim Perumus Sikap Politik yang menyelesaikan tugasnya tepat pukul 21.30 Waktu Indonesia bahagian Tengah (Wita), di arena Kongres Ke-3 PDI Perjuangan, di Hotel `Inna Grand Bali Beach`, Sanur, Bali, Rabu.

"PDIP bertekad untuk tetap menjadi kekuatan oposisi yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan penyeimbang terhadap Pemerintah, guna mewujudkan Demokrasi Pancasila," ujar Panitia Pengarah Kongres Ke-3 PDI Perjuangan, Andreas H Pareira.

Kepada ANTARA, ia menambahkan, rumusan itu akan dibawa untuk diperkuat lebih lanjut pada Pleno Komisi B, kemudian Sidang Paripurna yang digelar Kamis (8/4) besok.

Sementara itu, dari sidang-sidang Komisi A (Organisasi), ANTARA memperoleh informasi, usulan beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) agar ada jabatan Wakil Ketua Umum dalam struktur DPP, ternyata tidak mendapat respons seutuhnya.

Malah dalam pembacaan hasil sidang komisi itu oleh ketuanya, Sarmidji, sama sekali tidak disebutkan adanya posisi Wakil Ketua Umum (Waketum) tersebut, karena alasannya tak hal itu tak ada dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tanga (ART).

Tetapi, menurutnya, Komisi A juga memberikan kewenangan penuh kepada Megawati Soekarnoputri untuk menyusun komposisi kepengerusan DPP PDIP periode 2010-2015, karena yang bersangkutan telah secara bulat didukung ulang menjadi Ketua Umum sekaligus formatur tunggal.

"Dalam rancangan AD/ART dari Panitia Pengarah Kongres Ke-3 PDIP memang tidak ada posisi itu, tetapi kewenangan penuh nanti untuk menyusun kepengurusan kan ada di tangan ibu Mega," kata Andreas Pareira menambahkan.

Dengan adanya keputusan Komisi A tersebut, berarti untuk sementara upaya sekelompok elite partai menaikkan beberapa kadernya guna menjabat Waketum, terhambat.

Beberapa nama yang sebelumnya santer disebut-sebut bakal diperjuangkan ke posisi Waketum, antara lain Prananda Prabowo dan Puan Maharani (keduanya anak Megawati Soekarnoputri), Pramono Anung, Tjahjo Kumolo serta Maruarar Sirait.

Khusus tentang munculnya nama Prananda Prabowo dan Puan Maharani, malahan oleh sementara kalangan dianggap sebagai simbol pertarungan kelompok ideologis versus pragmatis yang telah dibantah langsung oleh Megawati Soekarnoputri sendiri, dengan menyatakan tidak ada `kubu-kubuan dalam keluarganya maupun di lingkup PDIP secara keseluruhan.
(M036/R009)