Sekretaris Daerah Sultra, Hj Nur Endang Abbas di Kendari, Sabtu, mengatakan tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 karena beberapa hal.
"Tidak naiknya UMP 2021 ini bukan hanya di Sultra, tetapi hampir di sejumlah provinsi di tanah air yang juga tidak naik. Ini disebabkan bahwa secara nasional ekonomi nasional minus 5,32, di Sultra terkonstraksi minus 2,34, konsumsi masyarakat juga minus 5,51 persen dan investasi juga turun, baik impor maupun ekspor juga turun," ujarnya.
Ia mengatakan pertimbangan lain adalah pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah, perlindungan dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.
Baca juga: Ganjar naikkan UMP Jateng 2021 menjadi Rp1,8 juta
Baca juga: Upah minimum pekerja di Provinsi Riau tidak naik pada 2021
Selain itu, memperhatikan surat edaran Menaker Nomor:M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi COVID-19 serta surat edaran Gubernur Sultra Nomor:561/5209 tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan nilai upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19.
Dengan demikian, kata gubernur Ali Mazi, UMP Sultra tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp2.552.014,52. Sementara upah minimum sektoral provinsi sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp2.614.779,41 dan sektor konstruksi sebesar Rp2.691.794,72.
"Jadi UMP 2021 itu baru akan berlaku di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021," ujarnya.
Kepada pelaku usaha, Gubernur Sultra mengimbau untuk melaksanakan dan menerapkan UMP dan UMP Sektoral tahun 2021 dengan prinsip keadilan sehingga dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Khusus untuk Kota Kendari, kabupaten Kolaka dan kabupaten Konawe Utara, upah minimum yang berlaku adalah upah minimum kabupaten/kota yang akan ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2020.
Rangkaian penyampaian rilis UMP 2021, selain dihadiri kalangan pelaku usaha, serikat buruh pekerja Indonesia dan beberapa instansi dan lembaga terkait lainnya.*
Baca juga: Anggota DPR: Kebijakan tidak naikkan UMP 2021 perlu melalui musyawarah
Baca juga: Menaker minta gubernur sesuaikan UMP 2021 akibat COVID-19
Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
