Kredit konsumtif Bank Maluku capai Rp4,6 triliun

Ambon (ANTARA) - Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rofiq Afifudin mengatakan, jumlah dana kredit konsumsitif yang digulirkan manajemen PT Bank Maluku hingga saat ini mencapai Rp4,6 triliun.

Besarnya dana kredit yang dikucurkan PT Bank Maluku khususnya untuk kredit konsumtif ini lebih didominasi para abdi sipil negara, sehingga meski di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini tidak berpengaruh terhadap bank yang merupakan BUMD tersebut, katanya di Ambon, Sabtu.

"Setiap akhir bulan tinggal melakukan pemotongan gaji para ASN yang kredit jadi tidak ada masalah, kemudian Komisi III juga telah melakukan rapat kerja dengan manajemen PT. BM," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi larang sertifikat diagunkan untuk kepentingan konsumtif

Rofiq juga mengakui kalau neraca yang besar pada PT. BM saat ini bisa berdampak pada penambahan PAD.

"Problem kita adalah soal konsistensi dan komitmen dari kepala-kepala daerah sebagai pemegang saham, karena sesuai aturan BI sampai dengan 2024 modal dasar murni bank itu harus Rp3 triliun, sedangkan kita baru capai Rp1,2 trilyun," ucapnya.

Kalau sampai dengan tahun 2024 PT. BM tidak bisa memenuhi anggka Rp3 triliun tersebut maka sesuai aturannya akan dijadikan KPR.

Strateginya harus diatur dengan saksama dan baik dan DPRD mendorong teman-teman di kabupaten/kota juga agar komitmen terhadap penyataan modal itu sudah harus direalisasikan tahapan-tahapannya supaya harus jelas, artinya skema penyetorannya harus jelas dan konsisten supaya ada langgkah yang diambil.
Baca juga: PNS baru dilarang gadaikan SK ke bank untuk kredit konsumtif

Misalnya kalau tidak konsisten lalu sampai di tahun 2024 tidak tercapai maka di PT. BM sudah punya langkah antisipasi.

"Kita tahu bersama kalau Gubernur Maluku juga punya relasi yang kuat di pusat dan teman-teman juga yang punya kemampuan untuk investasi, saya kira saya tidak mengkhawatirkan situasi di Bank Maluku," akui Rofiq.

Sehingga DPRD menyarabkan kepada direktur utama agar menyediakan skenario yang baik, terutama soal penyataan modal dari para pemegang saham sesuai RUPS dan itu harus didorong dalam Perda penyataan modal lalu diatur tahapan-tahapannya.

Teknologi sekarang juga makin canggih sehingga tahun depan PT. BM sudah bisa masuk gerbang bayaran nasional dan berbagai transaksi lainnya, karena sekarang ini orang butuh cepat dan kalau masih tetap konvensional akan menjadi penghambat.

"Kalau penerimaan pegawai harus melihat kualitas sumberdaya manusia dan mereka harus menjadi bank yang mandiri, kompetitif, dan inovatif," tandasnya.
Baca juga: OJK yakini penyaluran kredit dari dana pemerintah terus tumbuh