Usai mengikuti pertemuan Satgas pemberantasan mafia hukum dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Selasa, Yunus mengaku telah melaporkan kasus tersebut pada Maret 2009.
"Saya sudah kirim ke situ, tahun lalu ke Kapolri dan Jaksa Agung," ujarnya.
Yunus menyebutkan ia melaporkan rekening amat besar yang dimiliki oleh seorang mantan pejabat Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan.
Namun, Yunus menolak menjelaskan jumlah rekening maupun identitas mantan pejabak tersebut.
"Dulu bekas mantan orang pajak, dulu mantan pejabat," ujarnya.
Ia menolak menyebutkan jabatan mantan pegawai pajak itu maupun eselon pejabat tersebut di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Yunus hanya memastikan pejabat itu lebih tinggi jabatannya dibanding Gayus Tambunan dan rekening dimilikinya pun jauh lebih besar dari Gayus yang bergolongan III A di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
"Ya duitnya banyak begitu kok. Ya misalnya punya duit sekian puluh miliar, kalau hanya pegawai gimana ceritanya kan," katanya.
Menurut dia, aliran transaksi keuangan dalam rekening mantan pejabat itu begitu mencurigakan.
Namun, Yunus tak mau menyebutkan apakah transaksi di rekening tersebut berasal dari perusahaan besar maupun perorangan.
"Saya tidak bisa sebut, dari tahun lalu sudah disampaikan. Tanya saja Kapolri dan Jaksa Agung," katanya.
Yunus menjelaskan ia telah mendapat tanggapan tentang laporan tersebut dari Jaksa Agung Hendarman Supanji ketika bertemu dua pekan lalu.
"Dari Jaksa Agung saya sudah dapat tanggapan."
"Ya Pak Yunus, saya sudah cek-cek memang sudah ada laporannya. Nanti akan kita kontrol dan nanti itu kita laksanakan dengan baik-baik," kata Yunus menirukan jawaban dari Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Menurut Yunus, Hendarman belum memberikan informasi kapan kasus tersebut bisa mulai diselidiki.
Yunus juga membantah bahwa Kapolri tidak menanggapi laporan sejak tahun lalu itu.
"Tidak, tidak, dia perhatian semua," ujarnya.
Selain melaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung, Yunus menyebutkan, ia juga melaporkan temuan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
(T.D013*G003/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
