Megawati Berduka, Politik Direduksi Jadi Pembagian Kekuasaan

Sanur (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pada Pembukaan Kongres ke-3 PDI Perjuangan, Selasa pagi di Hotel `Ina Grand Bali Beach`, Sanur, Bali, menyatakan kesedihannya karena politik telah direduksi menjadi urusan pembagian kekuasaan.

"Saya berduka karena itu. Politik telah direduksi pada urusan pembagian kekuasaan," katanya mengawali pidato politiknya di Kongres ke-3 PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, pereduksian telah meninggalkan inti etis dan ideologi dari politik yang bertujuan bagi kepentingan rakyat, demi tetap tegaknya NKRI yang berkedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan atau berjatidiri.

Dalam penampilannya yang penuh percaya diri, Megawati mengkritik keras pihak-pihak yang mencoba menggiring-giring partainya meninggalkan jati dirinya untuk kemudian bergabung dalam koalisi pendukung kekuasaan.

Ia mengakui, partainya memang sedang dihadapkan pada peran sejarah yang sangat strategis, yaitu menghadapi pilihan-pilihan pragmatis, apakah konsisten seperti sekarang, atau berkoalisi dengan kekuasaan.

"Dalam kesempatan ini, saya perlu tegaskan, bahwa cita-cita partai ini, yakni tetap konsisten sebagai partai ideologi yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, jauh lebih besar dari urusan kursi di parlemen atau sejumlah menteri atau sampai jauh melangkah ke Istana Merdeka," tandasnya di hadapan lebih 1.000 kader partai yang menghadiri upacara pembukaan itu.

Suasana berubah menjadi lebih sentimentil dan ideologis ketika dengan penuh emosional Megawati mengutipkan kalimat Bung Karno, ayahnya yang Proklamator Kemerdekaan RI.

"Seperti diajarkan Bung Karno, tugas sejarah partai untuk kepentingan rakyat lebih utama dari urusan bagi-bagi kekuasaan. Karena itu, kita harus kembali kepada partai ideologis, kita tetap sebagai partainya wong cilik," tegasnya.

Kongres yang dijadwalkan berlangsung sampai 9 April mendatang dengan agenda antara lain menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum itu, merumuskan sejumlah wacana baru mengenai perlunya posisi Wakil Ketua Umum dan penguatan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 (galian Bung Karno) sebagai azas sekaligus alat perjuangan partai.

"Pancasila 1 Juni 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika itu harus dapat diformulasikan secara tepat sehingga bisa terlembagakan dan terformulasikan dalam kebijakan, program serta aksi politik partai ke depan," tandas Mega. (*)

M036/B013/AR09