Mahasiswa Pamekasan Bentrok dengan Polisi

Pamekasan (ANTARA News) - Ratusan mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) "Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan" (FKMP), Madura, Jawa Timur, Selasa, terlibat bentrok dengan petugas keamanan saat berunjuk rasa di pendopo Bupati Pamekasan Kholilurrahman untuk memprotes rekrutmen tenaga honorer.

Bentrok antara para demonstran dengan petugas keamanan itu terjadi

karena petugas melarang para demonstran masuk ke halaman pendopo Pemkab Pamekasan guna menyampaikan aspirasi mereka. Saat ini, para demonstran terlibat aksi saling dorong dengan petugas.

Beberapa anggota polisi dan sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP nyaris jatuh akibat desakan mahasiswa.

"Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi jangan dihalangi kami," kata koordinator lapangan (korlap) aksi, Sahur Abadi.

Aksi saling dorong antara petugas kini terus berlangsung dan beberapa demonstran berupaya meninju petugas di pintu gerbang masuk pendopo, tapi mereka berhasil menghindar.

Unjuk rasa untuk memprotes rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemkab yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman itu berawal dari Monumen Arek Lancor yang merupakan "jantung kota" Pamekasan.

Para demonstran berjalan kaki menuju pendopo pemkab di Jalan Kabupaten yang berjarak sekitar 1,5 kilometer.

Para demonstran membawa berbagai poster dan spanduk yang intinya mengkritik kebijakan pemkab yang melakukan rekrutmen secara tidak jelas.

"Rekrutmen tenaga honorer itu tidak jelas dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," teriak korlap aksi Sahur Abadi dalam orasinya.

Oleh sebab itu, ia meminta Bupati Pamekasan Kholilurrahman bertanggung jawab atas pelaksanaan rekrutmen tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pamekasan, khususnya di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selain penuh dengan praktik KKN, rekrutmen tenaga honorer di dua instansi dinas tersebut juga diwarnai pungutan liar (pungli) oleh oknum pejabat.

"Itu sangat tidak mencerminkan bahwa Kota Pamekasan sebagai kota yang menerapkan pembangunan nilai-nilai Islami (Gerbang Salam)," kata mantan Presiden Mahasiswa (Persma) Universitas Islam Madura (UIM) itu.

Ia juga menilai selain terindikasi KKN, rekrutmen tenaga harian lepas itu juga menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.(KR-ZIZ/E011)