Kunjungan Menlu AS, Anggota DPR:Peluang tegaskan diplomasi bebas aktif

Kita punya misi politik luar negeri dan diplomasi tersendiri yang harus kita perjuangkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI bidang luar negeri, Willy Aditya menyambut baik kunjungan persahabatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat karena dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia menyampaikan pesan diplomasi bebas aktif.

Willy Aditya di Jakarta Kamis, menyebutkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia, Kamis 29 Oktober 2020 untuk bertemu sejumlah pejabat dan lembaga.

"Ini kunjungan biasa. Kita juga selama ini punya Lembaga Persahabatan Indonesia-Amerika. Akan tetapi kunjungan ini dapat kita manfaatkan menyampaikan pesan diplomasi seperti Palestina, ketegangan di Laut China Selatan, dan lain-lain," kata Willy Aditya.

Dia menegaskan, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang tidak dapat dipengaruhi negara tertentu.

Karena itu, menurut dia hubungan baik Indonesia dengan negara sahabat seperti Amerika Serikat, China, dan negara lainnya tidak dapat diseret untuk kepentingan pihak tertentu.

Baca juga: Presiden Jokowi terima Menlu AS Pompeo di Bogor

Baca juga: Menlu RI-AS tegaskan hormati hukum internasional di LCS

"Kita punya misi politik luar negeri dan diplomasi tersendiri yang harus kita perjuangkan," kata dia.

Misi tersebut harus disampaikan Pemerintah Indonesia kepada Menlu Pompeo. Tentang kemerdekaan Bangsa Palestina, meredakan ketegangan di Laut China Selatan, dan terutama kerja sama dunia menangani pandemik dan dampak sosial ekonomi yang harus menjadi prioritas.

"Itu harus dibawa pulang Menlu Pompeo ke Amerika Serikat setelah kunjungan di Indonesia," ucap Willy menegaskan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem itu menegaskan persaingan perebutan pengaruh di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat yang membawa sekutunya sangat mengkhawatirkan.

Ini kata dia tidak sesuai semangat membangun perdamaian dunia termasuk dengan upaya membangun kecurigaan yang dilakukan para pihak berseteru yang terus dibangun ke negara lain seperti Indonesia.

"Situasi di Laut China Selatan harus diakhiri dengan perdamaian dan hubungan lebih produktif memajukan kerja sama ekonomi. Ketika kita berhubungan dengan salah satu pihak lalu kita dicurigai pihak lainnya ini sudah tidak menghargai kedaulatan negara kita," tutur Willy.

Pemerintah Indonesia, lanjut Willy Aditya tentu tidak mau menari di tabuhan genderang negara lain. Indonesia punya kepentingan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang PBB silam.

Perdamaian dunia, hubungan global yang produktif, dan penghargaan terhadap kedaulatan negara lain harus disampaikan kepada Menlu Pompeo.

Willy mengingatkan perlunya soft approach dijadikan prioritas Politik Luar Negeri Indonesia. Upaya membendung atau mengepung negara lain adalah langkah yang sudah usang dan masa depan hubungan dunia harus berdasar pada kerja sama yang setara dan damai.

Sesuai semangat Dasa Sila Bandung 1955 dalam Konferensi Asia-Afrika, dunia yang lebih setara dan kerja sama antarnegara berkembang akan mendorong perdamaian, kerja sama ekonomi dan budaya yang saling menghargai.

Baca juga: AS akan temukan "cara baru" untuk bekerja sama dengan RI di LCS