Jakarta (ANTARA) - Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki salah satu janji kampanye mewujudkan Indonesia sentris dalam lima tahun masa pemerintahannya 2019-2024.

Indonesia sentris memiliki makna pembangunan merata dalam berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia.

Jika selama ini pembangunan lebih banyak tampak di Pulau Jawa atau istilahnya Jawa sentris, maka dalam periode pemerintahan Jokowi pembangunan akan dipacu di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuannya tidak lain untuk membangun Indonesia secara merata, baik infrastrukturnya, sumber daya masyarakatnya, perekonomian-nya dan segala aspek lain dengan harapan menghilangkan kesenjangan antardaerah.

Salah satu upaya yang dilakukan Presiden dalam mewujudkan Indonesia sentris adalah membangun dari pinggiran, dari desa, pulau terdepan hingga perbatasan.

Dalam sambutannya pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92, 28 Oktober 2020, Presiden mengajak segenap bangsa Indonesia bekerjasama membangun Indonesia secara adil dan merata.

Presiden mengatakan dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat di berbagai wilayah di Tanah Air akan merasa menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur terus dikerjakan oleh pemerintah untuk menciptakan konektivitas antara setiap wilayah di Indonesia.

Dengan demikian, kata Presiden, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah akan merasa menjadi bagian, merasa memiliki dan berkontribusi bagi Indonesia.

Persatuan, ujar Presiden, harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Semangat solidaritas juga harus diutamakan untuk membantu satu sama lain.

Presiden menekankan peringatan Sumpah Pemuda membawa energi positif yang menyatukan persaingan dan perbedaan, tanpa harus membuat melupakan adanya masalah-masalah, kepentingan-kepentingan maupun tujuan-tujuan bersama.

Warisan Indonesia sentris

Juru bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan Presiden RI Joko Widodo ingin memberikan legacy atau warisan Indonesia sentris ini pada akhir pemerintahannya di tahun 2024.

Fadjroel mengatakan Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ingin memastikan pembangunan berjalan di segala sektor, hingga terwujud keadilan yang merata.

Dia menekankan daerah pinggiran menjadi prioritas, misalnya, Papua, Papua Barat dan wilayah Timur Indonesia serta pulau-pulau terdepan yang menjadi gerbang masuk Indonesia.

Menurut Fadjroel, keseriusan Presiden Joko Widodo mewujudkan Indonesia sentris telah ditunjukkan sejak awal pemerintahannya bersama Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dengan menunjuk Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Fadjroel menekankan ada banyak daerah tertinggal yang perlu dibangun salam konteks Indonesia sentris, agar tidak terjadi kesenjangan.

Menurutnya, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang merata sangat penting karena secara ekonomi, Pulau Jawa memperoleh sekitar 55 persen kue pembangunan, dan Sumatera memperoleh 29 persen.

Dia mengatakan Jawa dan Sumatera sudah mengambil sekitar 75-80 persen kue pembangunan. Selebihnya dibagi untuk Kalimantan hanya 8 persen, dan sisanya untuk Sulawesi, Maluku dan Papua.

Baca juga: Presiden: Ekonomi syariah miliki potensi besar untuk dikembangkan

Baca juga: Presiden resmikan Stasiun TVRI di Papua Barat

Dia menegaskan warisan Indonesia sentris yang dikehendaki Presiden adalah tidak boleh ada satu pulau pun yang tertinggal, dan tidak boleh ada satu rakyat pun tertinggal. Dalam istilah Bahasa Inggris, no one left behind.

Dia menekankan, bagi Presiden Joko Widodo, Indonesia sentris bukan hanya pemerataan pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata di semua wilayah.

Langkah nyata

Langkah-langkah nyata mewujudkan Indonesia sentris sejati-nya sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya bersama Wapres RI Jusuf Kalla.

Berdasarkan catatan Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla Periode Tahun 2014–2019, terbukti bahwa Program Indonesia sentris yang dicanangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membuka akses keterisolasian dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun periode pertama pemerintahan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, dilakukan pembangunan infrastruktur transportasi dengan pendekatan Indonesia sentris untuk membuka keterisolasian, yaitu dengan memberikan dukungan aksesibilitas terhadap daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan).

Capaian kinerja periode pembangunan 2015 hingga 2018 cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari 10 bandara baru yang selesai dibangun dan sudah dioperasionalkan. Dan ditambah target pembangunan lima bandara baru lagi pada 2019.

Tidak hanya itu, hingga tahun 2019 pemerintah telah melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap 127 bandara di wilayah perbatasan, lalu sebanyak 290 di daerah rawan bencana dan 242 bandara yang ada di daerah terisolasi.

Hal tersebut menunjukkan langkah nyata mewujudkan Indonesia sentris dari pinggiran.

Sementara itu pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terus menggeber upayanya mewujudkan Indonesia sentris di tengah upaya melawan pandemik COVID-19.

Baca juga: Presiden : Pembangunan dari pinggiran, desa untuk Indonesia sentris

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, banyak aksi demi gaet relokasi investasi

Istilah normal baru menjadi jalan tengah untuk memacu pembangunan di segala sektor di tengah pandemik selain sebagai langkah memulihkan perekonomian.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024, telah melanjutkan pertumbuhan stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami kenaikan sebanyak 8 persen dibandingkan periode sebelumnya tahun 2015-2019.

Menurut Moeldoko, jika pada tahun 2015 stok infrastruktur Indonesia sekitar 35 persen, maka pada 2019 persentase-nya meningkat menjadi 43 persen.

Tetapi stok infrastruktur Indonesia itu masih jauh dari target infrastruktur global yang secara rata-rata sebesar 70 persen.

Selain itu, biaya logistik Indonesia juga saat ini masih 23,5 persen dari PDB, atau tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Moeldoko menegaskan biaya logistik ini harus dipangkas.

Oleh karena itu, Pemerintah terus mempercepat ketersediaan infrastruktur konektivitas untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar.

Sepanjang satu tahun pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan sejumlah jalan tol antara lain Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Manado-Bitung ruas Manado-Danowudu.

Keberadaan tol baru akan menunjang produktivitas daerah melalui efisiensi dan efektivitas distribusi barang. Di sisi lain langkah pemangkasan birokrasi yang berbelit juga menjadi cara Presiden mewujudkan pembangunan merata.

Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020