Kunjungan itu diumumkan setelah seorang warga AS, yang tahun lalu dijatuhi hukuman 12 tahun di penjara Vietnam karena "berusaha menggulingkan negara", dibebaskan oleh Hanoi dan dikembalikan ke rumahnya di California pekan lalu.
Situs berita pemerintah Vietnam menyebutkan bahwa kunjungan Pompeo itu akan menandai peringatan 25 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.
Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi Pompeo akan menambahkan Vietnam ke dalam lawatannya ke empat negara Asia.
Pompeo tiba di Maladewa pada Rabu setelah melakukan kunjungan ke Sri Lanka dan India. Pada Kamis, ia akan mengadakan pertemuan di Indonesia.
Baca juga: Pompeo kunjungi Asia, tekankan komitmen AS untuk kawasan Indo-Pasifik
Baca juga: Lawan China, Menlu AS tingkatkan solidaritas dengan sekutu Asia
Michael Nguyen, yang lahir di Vietnam pada 1964 dan tinggal di Amerika Serikat sejak masa kanak-kanak, ditangkap pada Juli 2018 karena dicurigai melakukan berbagai kegiatan anti pemerintah.
Nguyen antara lain diduga menghasut para pengunjuk rasa untuk menyerang kantor-kantor pemerintah dengan bom molotov dan ketapel, lapor media pemerintah pada saat itu.
Nguyen mengatakan pada konferensi pers melalui Zoom pada Rabu bahwa ia "pada dasarnya diculik" dan diinterogasi "selama 16 jam pada suatu waktu selama berhari-hari."
Seorang pejabat tinggi pemerintah AS mengatakan kunjungan Pompeo tidak bergantung pada pembebasan Nguyen.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa AS sepanjang tahun telah berupaya merayakan hubungan dengan Vietnam, namun terkendala COVID.
Pejabat tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan sejumlah pejabat tinggi AS menganggap Nguyen perlu dibebaskan atas "alasan kemanusiaan".
Mereka menyebut pembebasan Nguyen sebagai simbol penting dalam merayakan peristiwa penting hubungan diplomatik.
Hanoi dan Washington, musuh selama Perang Vietnam pada 1960-an dan awal 1970-an, memiliki hubungan yang lebih hangat dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, belakangan ini muncul beberapa kali ketegangan menyangkut perdagangan.
Perwakilan Dagang AS (USTR) pada Agustus membenarkan kabar bahwa, atas perintah Presiden Donald Trump, mereka sedang menyelidiki apakah Vietnam telah menurunkan nilai mata uangnya --dong-- dan merugikan perdagangan AS.
Hak asasi manusia juga telah menjadi masalah yang diangkat oleh pihak AS, namun kedua negara sama-sama khawatir soal sikap China yang semakin keras.
Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc pekan ini meminta Trump untuk menilai secara objektif kenyataan soal Vietnam.
Permintaan itu terkait dengan ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara.
Phuc mengatakan kebijakan nilai tukar tidak ditujukan untuk membantu ekspor.
Sumber: Reuters
Baca juga: PM Vietnam desak Trump objektif sikapi dugaan manipulasi mata uang
Baca juga: Sambut KTT Korut-AS, Vietnam terbitkan 300 koin perak
Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
