Daik, pulau sunyi di ibu kota negeri

Tidak ada investasi baik berskala besar maupun sedang di Daik

Lingga (ANTARA) - Deru mesin kapal menggema hingga terdengar dari dalam ruang Feri MV Gembira 5 dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang menuju Pelabuhan Pancur, Daik Lingga.

Pagi itu, jarum jam menunjukkan pukul 10.00 WIB. Para penumpang feri bersiap berlayar menuju pulau-pulau di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Pulau-pulau yang disinggahi antara lain Pulau Benan, Tajur Biru, Duyung, Senayang hingga Pulau Pancur. Selama berlayar, dari balik jendela kaca kapal tampak nelayan tradisional beradu nasib di atas gelombang laut yang kurang bersahabat.

Di dekat pulau-pulau yang dilalui kapal juga tampak kelong, alat tangkap ikan yang menyerupai rumah.

Pulau Benan menunjukkan keindahan alamnya, yang selama ini menjadi salah satu destinasi Kabupaten Lingga. Benan cukup ternama bagi warga Tanjungpinang yang suka berlibur di daerah pesisir.

Rumah-rumah warga di bibir Pulau Benan pun tampak sederhana, tidak terlalu padat. Rumah panggung sederhana yang terbuat dari papan dan kayu juga tampak di Pulau Duyung dan Tanjur Biru.

Nelayan menggunakan perahu kecil untuk menangkap ikan.

Selama 4 jam berlayar, berayun di atas gelombang yang terkadang tidak bersahabat, MV Gembira 5 tiba di Pelabuhan Pancur, di Pulau Daik. Setiap penumpang diidentifikasi oleh petugas dari Dinas Kesehatan setelah diperiksa suhu tubuhnya.

Perjalanan di daratan pulau yang berhadapan dengan Gunung Daik pun dimulai. Di pelabuhan itu tidak terlalu banyak aktivitas, termasuk pedagang makanan siap saji.

Menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lingga, ternyata masih membutuhkan waktu sekitar satu jam dengan menggunakan ojek atau pun bus dari Pelabuhan Pancur. Ongkos ojek ke Daik Rp100.000, sedangkan bus yang tunggu di halte hanya Rp16.000.

Perjalanan menuju Daik, ibu kota Kabupaten Lingga melintasi jalan sempit. Salah satu kawasan yang dilalui Sungai Besar. Di Sungai Besar terdapat pemukiman penduduk, meskipun tidak padat. Di lokasi itu tampak sawah yang ditumbuhi padi. Ada pula sejumlah petakan sawah yang sudah tidak terurus, ditumbuhi semak belukar.

Bus berhenti di kawasan di Daik. Seluruh penumpang turun.

"Ya, inilah Daik, seperti perkampungan," ucap Rico, salah seorang penumpang bus.

Di Daik terdapat sejumlah tempat penginapan sederhana, salah satunya Wisma Lingga Pesona. Di tempat penginapan ini, sepi pengunjung.

"Kamar banyak yang kosong," kata Firman, salah seorang pelayan di wisma tersebut.

Suasana di Daik tampak sepi. Para pedagang mulai bersiap-siap menutup usahanya. Mereka mulai berjualan pagi hingga sore hari.

Jumlah ruko di Daik pun tidak terlalu banyak. Warga juga memanfaatkan kediamannya untuk berjualan.

Pedagang makanan siap saji di pusat Pemerintahan Lingga juga sulit ditemukan. Kawasan tersebut juga gelap gelita karena tidak ada lampu jalan.

Sementara kendaraan bermotor hanya sesekali melintasi jalan.

"Di sini sepi. Kalau malam ya seperti ini," kata Asri, pedagang makanan siap saji.

Asri merupakan warga asli Daik. Ia mengatakan sejak dahulu Daik sepi, walaupun Kabupaten Lingga sudah berusia 13 tahun.

"Di Dabo Singkep lebih ramai," katanya.

Tidak Ada Investasi

Sejumlah pihak pesimistis Daik dapat berkembang pesat, seperti ibu kota kabupaten di daerah lainnya. Salah satu penyebabnya, aktivitas perekonomian yang tidak tumbuh pesat.

"Tidak ada investasi baik berskala besar maupun sedang di Daik," kata Wakil Ketua DPRD Lingga Aziz Martindas.

Selain Azis, sejumlah tokoh pemuda di Daik juga bersuara kritis terhadap pemerintah, yang dinilai gagal dalam membangun Daik sebagai ibu kota Kabupaten Lingga.

Agung, salah seorang pemuda di Daik, mengatakan fasilitas umum di Daik masih minim. Jalan di sejumlah kawasan masih gelap gulita kalau malam hari.

Fasilitas dan mutu kesehatan dan pendidikan pun belum dapat bersaing dengan daerah lain. Warga yang sakit agak parah kebanyakan dirujuk ke rumah sakit Batam atau di Tanjungpinang.

"SPBU pun di sini tidak ada, padahal ibu kota kabupaten. Kami sejak dahulu sampai sekarang beli premium eceran," katanya, yang juga mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Belum terakreditasi

Kampus yang sempat menjadi kebanggaan masyarakat Daik dalam beberapa tahun terakhir terbelit bermasalah.

Nasib ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Bunda Tanah Melayu di Daik, ibu kota Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau terkatung-katung setelah kampus itu tidak beraktivitas lagi sejak 2018.

Rizal, salah satu mahasiswa STISIP Bunda Tanah Melayu, di Daik mengatakan, sejak tiga tahun lalu sudah tidak kuliah.

Ia sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan kampus yang memiliki jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara tersebut. Namun setelah itu, satu persatu permasalahan kampus mulai terungkap, antara lain kampus belum terakreditasi.

Akibat permasalahan itu, kegiatan di kampus mulai mereda, padahal mahasiswa angkatan 2013 seharusnya sudah diwisuda jika aktivitas kampus berjalan normal.

"Saya angkatan tahun 2014. Jumlah mahasiswa angkatan 2014 sekitar 100 orang. Tahun 2013 jumlah mahasiswa lebih dari 100 orang," katanya.

Rizal mengatakan kampus itu hingga tahun 2016 masih menerima mahasiswa. Namun jumlah mahasiswa tidak sebanyak saat pertama kali kampus itu menerima mahasiswa baru.

Permasalahan di kampus tersebut perlahan-lahan mulai terungkap. Mahasiswa pun pernah melakukan unjuk rasa, namun kondisi kampus tidak berubah.

Ia menilai mahasiswa yang menjadi korban dari aktivitas kampus yang belum terakreditasi itu pun tidak kompak. Hal itu disebabkan sebagian mahasiswa bekerja sebagai honorer di Pemkab Lingga.

"Jadi ada banyak mahasiswa yang nasibnya tak jelas, padahal sudah mengeluarkan biaya perkuliahan cukup besar. Seperti saya sudah mengalami kerugian sekitar Rp30 juta. Kami minta uang kami dikembalikan, walaupun hanya 50 persen," katanya.

Aktivis dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Tanjungpinang juga pernah mengadvokasi permasalahan mahasiswa di kampus itu. Namun advokasi terhenti lantaran mahasiswa yang ingin dibantu tidak berani bersuara.

"Kami kesulitan mendapatkan data yang valid. Mahasiswa yang ingin kami bantu pun pasrah," kata Wakil Kepala Bidang Agitasi Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, M Salim.

Ia merasa heran kampus bermasalah itu bisa beroperasi cukup lama. Pemerintah seharusnya mengawasi aktivitas kampus tersebut sejak awal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Seharusnya urusan legalitas kampus diselesaikan sebelum melakukan penerimaan mahasiswa," katanya.

Berdasarkan data, STISIP Bunda Tanah Melayu milik Yayasan Seligi Kabupaten Lingga. Yayasan ini milik mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Lingga, Dewi Kartika.