"Saya usulkan kita moratorium dulu untuk remunerasi ini. Perbaiki sistemnya, kita tingkatkan kinerjanya dahulu baru dipertimbangkan kenaikan gajinya (remunerasi)," kata Ekonomi Econit Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Menurut Rizal, selama ini telah terjadi keanehan luar biasa ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikan gaji dahulu (remunerasi) baru meningkatkan kinerja pegawai Kemkeu, karena hal tersebut tidak pernah terjadi di manapun di dunia ini.
"Biasanya ditingkatkan kinerjanya, etos kerjanya dan produktifitasnya baru kalau berhasil maka dinaikkan penghasilannya," kata Rizal.
Kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan tambah Rizal memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan berhasil oleh Sri Mulyani ternyata bohong dan justru gagal total.
"Setelah kami (Econit) pelajari bahwa reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan hanya berupa paket remunerasi dan itu hanya untuk Kemkeu," kata Rizal.
Menurut Rizal, penerapan remunerasi sebagai bagian reformasi birokrasi yang dimulai dari Kemkeu juga mengandung keanehan, karena seharusnya remunerasi diuji cobakan terlebih dahulu di kementerian lain, baru setelah berhasil terakhir diterapkan di Kemkeu.
Selain itu, tambah Rizal remunerasi di Kemkeu ini telah membuat diskriminasi dengan jajaran PNS di kementerian lainnya.
"Sistim ini sangat diskriminatif terhadap PNS lainnya. Dan diseluruh dunia tidak ada pembedaan `kasta` seperti ini," kata Rizal.
Rizal mengusulkan agar desain soal remunerasi harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum diterapkan. Selain itu tambah Rizal harus diperbaiki dahulu kinerja, serta etos kerja PNS setelah berhasil baru dinaikan gajinya.(J004/D012)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
