MPR puji langkah Gubernur Yogyakarta tangani COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan memuji langkah Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dalam menangani pandemi COVID-19 di daerahnya.

Dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu, Syarief menyebutkan telah bertemu Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (27/10) lalu.

"Saya selama dua jam berdiskusi dengan Beliau mengupas banyak hal," kata pemilik nama lengkap Syariefuddin Hasan tersebut.

Dalam menangani pandemi COVID-19, kata politikus Partai Demokrat itu, Sultan menempatkan masyarakat Yogyakarta sebagai subjek, dengan merangsang kesadaran akan dampak wabah penyakit itu sehingga mereka sadar sendiri menerapkan protokol kesehatan.

"Tanpa dikomando, masyarakat memakai masker sendiri," tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, apabila pengertian "lockdown" adalah penguncian secara ketat maka oleh Sultan dimodifikasi, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai aturan itu.

Masyarakat diharapkan tetap berada di rumah, namun bagi masyarakat yang sehat bisa saja melakukan kegiatan, dan harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sultan, kata Syarief, yakin bahwa imunitas atau tubuh yang sehat dan kuat adalah pertahanan yang baik dalam mencegah COVID-19.

Untuk itu, lanjut dia, Sultan memberi bekal kepada masyarakat agar mereka tetap sehat dan kuat sehingga imunitas terjaga, seperti pemberian vitamin, dan sebagainya.

Sebagai wilayah yang penduduknya terbilang padat dan lalu lalang masyarakat bisa dikatakan kerap keluar masuk, kata dia, Sultan melakukan "tracing" semua yang datang ke desa betul-betul didata secara akurat sehingga bila ada ada apa-apa bisa dilacak dan telusuri secara utuh.

Dalam masalah kebijakan penanganan COVID-19, Syarief mengatakan Sultan terhadap masalah-masalah tertentu menyerahkan hal demikian kepada pihak terkait, misalnya dalam masalah perhotelan kepada asosiasi dalam menentukan langkah-langkah yang penting agar penularan COVID-19 bisa dicegah.

Ditambahkannya, selama ini Sultan membangun komunikasi dengan semua pihak yang ada di Yogyakarta sehingga bila ada permasalahan maka pihak-pihak yang ada memberi masukan untuk mengatasi masalah.

"Jadi masyarakat betul-betul dijadikan subjek dalam kebijakannya," ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan Sultan, mereka juga membahas wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 hingga otonomi daerah.