Pemerintah sesuaikan tarif pungutan ekspor CPO per 1 November 2020

Selain itu juga untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen-nya berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah kembali menyesuaikan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunan yang akan berlaku pada 1 November 2020 untuk mendukung keberlanjutan program mandatori biodiesel B30.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi Komite Pengarah Badan Pelaksana Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta, Selasa, mengatakan penyesuaian tarif itu sesuai dengan rencana optimalisasi B30.

Airlangga belum menyebutkan besaran tarif terbaru, karena penentuan besaran tarif masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sedang dirumuskan oleh Menteri Keuangan.

Ia mengatakan program B30 harus terus dijalankan dengan tujuan menjaga stabilisasi harga CPO pada level harga minimal 600 dolar AS per ton untuk menjaga harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.

"Selain itu juga untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen-nya berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya," katanya.

Kemudian, tambah dia, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat dengan mengalokasikan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk 180 ribu hektare lahan di 2021.

"Target luasan lahan tersebut diikuti kenaikan alokasi dana untuk tiap hektare lahan yang ditetapkan, yaitu Rp30 juta per hektare atau naik Rp5 juta per hektare dari sebelumnya sebesar Rp25 juta per hektare," katanya.

Dalam rapat koordinasi secara daring itu turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman.

Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, serta pelaku usaha utama industri kelapa sawit nasional.