KSSK: APBN telah laksanakan fungsi "countercyclical" yang efektif

APBN telah melaksanakan fungsi countercyclical yang efektif pada triwulan III tahun 2020 ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah melaksanakan fungsi countercyclical yang efektif pada triwulan III 2020.

“Dari sisi pengelolaan APBN, APBN telah melaksanakan fungsi countercyclical yang efektif pada triwulan III tahun 2020 ini,” katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menuturkan itu ditunjukkan dengan defisit APBN yang hingga akhir triwulan III mencapai Rp682,1 triliun atau 4,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sementara target dalam Perpres 72/2020 sebesar 6,34 persen.

Kemudian untuk realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.159 triliun atau 68,2 persen dari target yang tercantum dalam Perpres 72/2020 atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,7 persen (yoy).

Ia menyebutkan pertumbuhan negatif tersebut terjadi seiring dengan kontraksi pada penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kontraksi pada penerimaan perpajakan dan PNBP mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi dan peningkatan pemanfaatan stimulus atau insentif perpajakan yang diberikan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah meningkat sangat tinggi pada triwulan III 2020 yang pertumbuhannya mencapai 15,5 persen (yoy) yaitu Rp1.841,1 triliun atau 67,2 persen dari total anggaran yang ada dalam Perpres 72/2020.

“Belanja yang meningkat tajam pada program (PEN) ada juga disertai percepatan penyaluran transfer dana ke daerah dan dana desa atau TKDD,” ujarnya.

Belanja pemerintah pada triwulan III meningkat sangat signifikan terutama untuk bantuan sosial dan dukungan kepada dunia usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sri Mulyani mengatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terutama melalui instrumen APBN bertujuan untuk dapat mengurangi kontraksi yang dalam pada konsumsi rumah tangga.

“Dengan langkah-langkah pelaksanaan program PEN ini kita melihat konsumsi rumah tangga sudah mulai menunjukkan perbaikan,” ujarnya.

Sri Mulyani pun memastikan pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan APBN ini sampai akhir 2020 sehingga APBN tetap menjadi pendukung terhadap proses pemulihan ekonomi.

“Sekaligus fungsi atau fokus kita di Kementerian Keuangan adalah mulai melakukan persiapan pelaksanaan APBN 2021 dalam rangka untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional,” katanya.