Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, kata Yusron yang dihubungi saat berada di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, hukumnya wajib demi peningkatan kualitas kejuangan dan profesionalisme prajurut dalam mengawal NKRI, idiologi Pancasila, serta Bhineka Tunggal Ika.
Pendapat Yusron disampaikan terkait pernyataan Menteri Pertahanan yang meminta agar remunerasi bagi prajurit TNI tidak dikaitkan dengan kasus Gayus Tambunan, sebagaimana dilansir sebuah stasiun televisi di Jakarta, Jumat (2/4) malam.
"Jadi, ini (remunerasi) jangan berhenti hanya karena hal yang kasuistis, seperti `megaskandal` Gayus Tambunan ini," tandas mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Bahkan, menurutnya, dalam kaitan program itu, seyogyanya standar upah minimum di perusahaan swasta pun perlu ditinjau pula.
"Berharap orang bekerja dengan baik, tapi dengan upah dan tunjangan yang murah, adalah tidak fair," tegas doktor ilmu politik jebolan .
Malah, demikian Yusron Ihza Mahendara, gaji murah akan membuat daya beli masyarakat menjadi rendah.
"Dan ini menyulitkan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya mengingatkan.
Khusus untuk prajurit TNI, menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan itu sebelumnya sudah amat terlambat.
"Tetapi tentu ini masih lebih baik, ketimbang tidak," ujar Yusron Ihza Mahendra lagi.
(M036/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
