105.000 Ha Kebun Sawit Belum Beri Kesejahteraan Masyarakat

Kotabaru, 2/4 (ANTARA) - Luasnya lahan perkebunan kelapa sawit di Kotabaru, Kalimantan Selatan yang jumlahnya sekitar 105 ribu hektare (Ha) masih belum banyak mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Karena sebagian besar lahan tersebut adalah lahan inti yang menjadi milik perusahaan, sementara lahan yang melibatkan masyarakat dengan pola plasma masih sangat minim," kata Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Noor, di Kotabaru, Jumat.

Berbeda dengan di Provinsi Riau, lanjut Alpidri, luas kebun kelapa sawit di daerah tersebut diperkirakan baru sekitar 15 ribu hektare, namun pemerintah daerah telah memperoleh penerimaan rata-rata sekitar Rp10 miliar per tahun.

Belum lagi dengan pola kemitraan dengan masyarakat, keberadaan kebun kelapa sawit benar-benar mempengaruhi peningkatan kesejateraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di sekitar kebun perusahaan.

"Program plasma benar-benar menjadi tujuan utama pemerintah, sehingga setiap perusahaan perkebunan yang akan masuk diwajibkan membuka kebun plasma dengan perbandingan 60 persen kebun inti dan 40 persen," ujarnya.

Bahkan lanjut dia, sebagian perusahaan ada membuka perkebunan dengan perbandingan 50 persen lahan inti dan 50 persen lahan plasma.

Menurut dia, hal itu dapat terjadi karena komitmen pemerintah dengan perusahaan perkebunan sejak awal masuk.

"Pemerintah setempat dapat memberikan izin perkebunan jika perusahaan bersedia membuka program plasma sesuai keinginan pemerintah. Mereka sepakat," jelasnya.

Namun apa yang terjadi di Kotabaru, kata Alpidri, perusahaan perkebunan kelapa sawit membuka program plasma seperti terpaksa.

"Bahkan jika pun dibuka plasma, tidak ada perusahaan yang membuka plasma lebih dari 20 persen," kata dia.

Hal itu karena komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat masih cukup rendah.

Yang lebih tragis lagi, kata Ketua DPRD Kotabaru, hingga saat ini masih banyak program plasma menghadapi permasalahan yang tidak kunjung selesai. (I022/K004)

5 September 2010

Banyak perkebunan dimiliki pihak asing, dan sudah cukup banyak keuntungan yang mereka peroleh dari negerin ini. Sudah saatnya keuntungan itu dimiliki rakyat sendiri. Pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang HGU kebun swasta-asing. Jadikan plasma dan bagikan pada rakyat yang membutuhkan.

0 0 Balas LaporkanHapus
11 April 2010

he he di negeri ini tdk ada yg memberikan kesejahterahan karena cara pandangnya juga aneh...kita agraris tapi lihat orang tua saya yang petani padi dari turun temurun jauh lebih miskin di negeri ini. tidak ada tanaman yg ramah terhadap lingkungan..sawah yang kami kelola sejak turun temurun sekarang juga hanya bisa bertahan dari pupuk kimia yg makin mahal...konsumsi pupuknya jauh lebih besar dari konsumsi tanaman keras lainya..juga air...sawah hanya tdk butuh air selama panen (7 hari ) saja...tapi lihat margin padi jauh lebih parah dari yang lain..sy dukung petani tanaman keras seperti sawit, karet, kelapa demi memakmurkan kehidupanmu,,

0 0 Balas LaporkanHapus
3 April 2010

Kan emang niatnya industri kapitalis, bukan industri sawit kerakyatan.

Sah saja, jika kemudian sawit Indonesia dan produk olahannya masuk pada produk pembangunan TIDAK ramah lingkungan. Nah kalau di pajak ada cucian duit, di perkebunan sawit pun ada program green wash.

0 0 Balas LaporkanHapus