Presiden Turki Erdogan serukan warga Turki boikot produk Prancis

Seperti mereka yang mengatakan 'jangan membeli barang bermerek Turki' di Prancis, saya juga menyerukan kepada seluruh warga di sini agar tidak pernah membantu merek-merek Prancis ataupun membelinya

Ankara (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin menyerukan kepada masyarakat Turki agar memboikot produk Prancis serta mendesak pemimpin Uni Eropa untuk menghentikan agenda "anti-Islam" Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Seperti mereka yang mengatakan 'jangan membeli barang bermerek Turki' di Prancis, saya juga menyerukan kepada seluruh warga di sini agar tidak pernah membantu merek-merek Prancis ataupun membelinya," ujar Erdogan.

Prancis adalah negara pengimpor terbesar ke-10 bagi Turki, dan pasar terbesar ke-7 untuk produk ekspor Turki, menurut lembaga statistik Turki. Produk otomotif Prancis adalah salah satu yang mempunyai nilai penjualan mobil tinggi di Turki.

Sebelumnya pada Sabtu (24/10), Erdogan menyebut Macron mempunyai masalah dengan umat Muslim dan perlu melakukan pemeriksaan mental sebagai tanggapan atas pidato Macron yang dianggap menyuburkan Islamofobia.

Komentar tersebut membuat Prancis menarik duta besar mereka dari Ankara. Namun Erdogan kembali mengeluarkan komentar serupa pada Minggu (25/10) dan Senin ini.

Dalam pidatonya, Macron berjanji untuk memerangi "separatisme Islam", dengan menyebutnya mengancam untuk mengambil alih sejumlah komunitas Muslim di Prancis.

Ucapan Macron itu terkait dengan kasus pemenggalan seorang guru di Prancis oleh pemuda 18 tahun, setelah guru tersebut menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-murid di kelasnya atas dasar kebebasan berekspresi negara itu.

Lebih lanjut, para pemimpin Uni Eropa harus mengambil langkah untuk mengakhiri agenda "anti Islam" yang dijalankan Macron, kata Erdogan dalam pidato yang sama dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad.

Turki dan Prancis merupakan anggota aliansi militer NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), namun keduanya berselisih dalam sejumlah isu, termasuk konflik di Suriah dan Libya, yurisdiksi kemaritiman di perairan Mediterania timur, serta konflik di Nagorno-Karabakh.

Sumber: Reuters