Puan Bantah PDIP Retak

Jakarta (ANTARA ews) - Ketua Penyelenggara Kongres PDI Perjuangan Puan Maharani membantah terjadi keretakan di internal partai berlambang banteng menjelang kongres di Bali, 5-9 April mendatang.

"Tidak ada perbedaan pandangan dan aspirasi di internal PDI Perjuangan, sampai saat ini seluruh kader partai tetap solid tidak ada keretakan," kata Puan Maharani, di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Puan menjawab pertanyaan bagaimana Kongres PDIP menyikapi aspirasi kubu ideologis yang menghendaki agar partai itu tetap beroposisi serta kubu pragmatis yang menginginkan PDIP berkoalisi dengan pemerintah.

Puan Maharani menegaskan, pada prinsipnya tidak ada perbedaan aspirasi yang mendasar karena seluruh kader memiliki ideologi dan aspirasi yang sama ingin memajukan partai.

"Siapa pun yang masuk ke PDI Perjuangan memang punya ideologi yakni ideologi partai, tidak ada ideologi lainnya," ujar Ketua DPP PDIP tersebut.

Kalaupun ada perbedaan pandangan di antara kader, kata dia, hal itu tidak bisa langsung disimpulkan sebagai keretakan.

Puan menegaskan, perbedaan pandangan yang ada di internal partai merupakan dinamika politik yang memang diperlukan untuk mendewasakan kader dan partai.

"Jadi tidak ada kubu pragmatis atau kubu ideologis. Apa pun yang nanti menjadi keputusan kongres adalah keputusan tertinggi yang harus dihormati seluruh kader," kata putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu.

Ketua Panitia Penyelenggara Kongres PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menambahkan, kongres di Bali mendatang akan mengambil keputusan jangka pendek, menengah, dan panjang, dari kerja partai.

"Keputusan tersebut menyangkut program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, hingga rencana regenerasi pimpinan partai setelah 2015," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas mengatakan posisi politik PDIP ke depan tetap seperti saat ini yakni sebagai mitra kritis pemerintah.

"PDI Perjuangan bukan partai oposisi dan juga tidak berkoalisi," katanya.Ia mengatakan, berdasarkan UUD 1945 tidak dikenal oposisi dalam sistem kepartaian di Indonesia, yang ada adalah mitra kritis pemerintah.

Dalam konteks ini, katanya, jika kebijakan pemerintah tidak populer dan tidak prorakyat akan dikritisi.(R024/B013)