Koordinator KPI-PB, Moh Fuad, MSi di Jakarta, Rabu, mengatakan, dugaan money laundering tersebut merupakan tindakan yang akan mencederai proses pemilukada.
Oleh karena itu, Fuad berharap para kandidat pemilukada HTS yakni Harun Nurrasid-Faqih Jarjani, Muslih Amberi-Faried Fakmansyah, Abdul Hakim-Aseffah Riffay, Mansyah Saberi-dr Asnal dan Subhan Saputra-Atthoilah tidak meninggalkan fatsun dan nilai dari praktik politik yang seharusnya dijaga bersama oleh kandidat dan pendukungnya.
"Cacatnya proses pilkada yang disebabkan karena ulah dan ketidakpatuhan seorang kandidat terhadap aturan main yang elegan akan menggerogoti fundamen demokrasi yang sedang dibangun dengan susah payah," ujarnya.
Selain dugaan tindakan money laundering, survei itu juga menemukan fakta bahwa di lapangan masih terdapat praktik-praktik premanisme politik serta politik uang, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai proses demokratisasi yang sedang berjalan.
"Untuk itu, diperlukan kewenangan dan tanggung jawab KPUD yang lebih otoritatif dan independen yang tak bisa diintervensi oleh kepentingan satu kandidat tertentu," kata Fuad.
Namun, dari beberapa hal tersebut yang patut diapresiasi bahwa survei menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat HST, Kalimantan Selatan sangat tinggi untuk ikut terlibat dan datang ke bilik suara pada pelaksanaan Pilkada 2 Juni 2010 nanti. "Itu terlihat dari besarnya prosentase pemilih yang mencapai 73,78 persen," katanya.
Masyarakat sendiri, dalam survei yang diadakan 22-27 Maret 2010 itu mengharapkan agar para kandidat saat berkampanye mengangkat isu utama peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut survei, 55,43 persen masyarakat kedua hal tersebut merupakan proritas agenda pembangunan bagi kandidat yang akan terpilih.(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
