"Melihat kenyataan di lapangan akhir-akhir ini dan juga berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, ada aspek lain yang lebih penting, yakni PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela)," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa.
"Biar dia menang survei, tetapi secara moral rusak, punya banyak kasus hukum, maka itu tidak akan direkomendasikan," sambungnya.
Firman tidak menginginkan kandidat yang tak jelas kekaderannya, suka pindah aliran politik serta hanya menjadikan partai sebagai kendaraan bagi kepentingan kekuasaan pribadi.
"Ini tidak baik dan harus kita ubah dan perbaiki. Karena, gubernur, bupati dan wali kota itu `kan merupakan pemimpin di daerah yang harus memberi keteladanan serta kepemimpinan mengayomi, bukan menunjukkan suri teladan yang merusak mental maupun moral rakyat," ujarnya.
Firman Subagyo tak menampik upaya sementara kandidat di sejumlah daerah yang "bermain mata" dengan lembaga-lembaga survei tertentu untuk mendongkrak popularitasnya, agar mendapat rekomendasi DPP Partai Golkar.
"Silahkan saja itu. Tetapi kami tegaskan, AD/ART Partai Golkar menggariskan, hasil survei bukan penentu utama, tetapi PDLT yang menentukan," katanya.
Selain masalah moral, demikian Firman Subagyo, kandidat itupun harus bebas dari berbagai kasus hukum atau minimal tidak ada ancaman untuk dijadikan atau menjadi tersangka oleh lembaga penegak hukum.
"Pokoknya sekarang waktunya harus menampilkan calon yang benar-benar bersih dari segala urusan moralitas dan tindak pidana korupsi," ujar Firman Subagio.
M036/S023
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
