Tulungagung (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta supaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum terus dilanjutkan, sekalipun muncul kasus penggelapan pajak yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus HP Tambunan.
"Intinya bahwa proses penegakan hukum harus ditegakkan dimanapun. Jangan berhenti reformasi birokrasi," kata juru bicara presiden Julian A Pasha di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau peternakan kambing di Tulungagung, Jatim, Rabu.
Julian mengatakan bahwa kasus Gayus telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pembenahan internal.
Ia mengemukakan bahwa pemerintah telah membentuk tim pengarah untuk reformasi birokrasi secara menyeluruh yang langsung dipimpin oleh wakil presiden.
Menurut dia, setelah kunjungan kerja di Jawa Timur, Presiden akan menerima laporan langsung dari Wapres, Menkeu dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi terkait perkembangan tertangkapnya Gayus.
Ia mengatakan, secara langsung Presiden belum mengeluarkan pernyataan khusus terkait kasus Gayus.
(G003/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
