Karawang (ANTARA News) - Komisi D DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menilai koordinasi yang dilakukan Pemkab Karawang dalam melakukan penanggulangan banjir akibat meluapnya sungai Citarum lalu minim, sehingga penyerahan bantuan logistik tidak merata.
"Banyak keluhan para korban banjir yang tidak mendapat bantuan, karena koordinasi Pemkab Karawang minim dalam melakukan penanggulangan banjir," kata Ketua Komisi D DPRD Karawang, Nanda Suhanda, usai rapat koordinasi kepada Pemkab Karawang, di aula 1 DPRD Karawang, Selasa.
Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapat bantuan. Bahkan, saat para anggota DPRD Karawang membutuhkan perahu karet untuk menyalurkan bantuan atau evakuasi, itu pun sulit diperoleh.
Atas hal tersebut, pihaknya berharap ke depannya koordinasi Pemkab Karawang dalam melakukan penanggulangan banjir bisa lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut demi kepentingan masyarakat yang menjadi korban banjir.
"Kemungkinan, karena Pemkab Karawang yang tergabung dalam Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana) Penanggulangan Bencana Alam Pemkab Karawang kaget dalam menghadapi banjir kali ini, jadi koordinasi cukup buruk," kata Nanda.
Dalam rapat koordinasi itu, para anggota DPRD Karawang dari Komisi D dan Komisi C juga berharap Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam Pemkab Karawang melakukan pendataan secara benar dan teliti, mengenai jumlah kerugian akibat banjir.
Sebab, hal itu berkaitan dengan pengajuan bantuan dari pemerintah pusat, baik bantuan mengenai logistik, anggaran, dan lain-lain.
Sekretaris Komisi C Karawang, Jimmy Ahmad Zamaksyari, berharap Dinas Sosial setempat bisa menyalurkan bantuan secara maksimal kepada para korban banjir, karena bantuan tersebut cukup dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban banjir.
"Selama banjir lalu, hampir tidak ada bantuan dari Pemkab Karawang. Kebanyakan bantuan dari pihak swasta dan lain-lain. Bahkan, bantuan dari Dinas Sosial juga hampir tidak ada," katanya.
(KR-MAK/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
