Banyak pensiun, Disdik sebut 2023 Cianjur-Jabar krisis guru PNS

Bahkan di sejumlah sekolah negeri hanya ada seorang guru PNS, tepatnya hanya kepala sekolah saja

Cianjur, Jabar (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyatakan hingga saat ini daerah itun masih kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari tingkat SD hingga SMP, bahkan diperkirakan tahun 2023 Cianjur akan mengalami krisis guru berstatus PNS, di antaranya karena banyak yang pensiun dan juga meninggal dunia

Sekretaris Disdik Cianjur, Asep Saepurohman saat dihubungi di Cianjur, Jumat mengatakan dari 16.000 orang guru yang mengajar di tingkat SD dan SMP, hanya 6.000 orang yang berstatus PNS, sedangkan sisanya guru berstatus hononer yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun.

"Melihat jumlah guru berstatus PNS dan honorer lebih banyak honorer karena hingga saat ini belum ada lagi pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Bahkan di sejumlah sekolah negeri hanya ada seorang guru PNS, tepatnya hanya kepala sekolah saja," katanya.

Minimnya guru berstatus PNS tersebut membuat pihaknya kesulitan untuk melakukan berbagai upaya guna peningkatan mutu pendidikan di Cianjur karena jumlah guru PNS yang sangat sedikit, sedangkan sarana dan prasarana penunjang mulai dari fisik hingga nonfisik, hingga saat ini sudah memadai.

Namun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berstatus PNS yang masih kurang, terlebih dua tahun ke depan, jumlahnya akan terus berkurang seiring tingginya jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang memasuki masa pensiun sehingga Cianjur terancam krisis guru PNS.

"Hitungan kasar 6.000 orang, belum yang meninggal dunia dan pensiun, namun dua tahun yang akan datang melihat dari data banyak yang pensiun. Sehingga kami berharap ada penambahan guru PNS dari pemerintah pusat, cukup memberikan seleksi administrasi bagi guru yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun," katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini, dari 10.000 guru honorer yang ada sebagian besar sudah mengabdi lebih dari dua tahun, bahkan yang terlama sudah mengabdi selama 21 tahun, namun hingga saat ini belum mendapat kejelasan kapan akan diangkat menjadi guru PNS.

Idealnya, kata dia, untuk sekolah SMP, ada satu orang guru PNS untuk satu mata pelajaran dan untuk SD seorang guru PNS untuk satu kelas sehingga saat ini, sebagian besar jumlah tersebut masih diisi guru berstatus honorer, atau guru PNS merangkap wali kelas sekaligus tenaga pengajar.

"Kami berharap ini menjadi perhatian pemerintah daerah hingga pusat, sehingga dua tahun yang akan datang tidak terjadi krisis guru berstatus PNS," demikian Asep Saepurohman.