DPR Akan Kaji Ulang Pelaksanaan Remunerasi

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI akan mengkaji ulang pelaksanaan remunerasi birokrasi substantif di lingkungan Kementerian Keuangan apakah bisa menghilangkan budaya korupsi atau tidak.

"Jika dari hasil kajian DPR ternyata pelaksanaan remunerasi birokrasi di Kementerian Keuangan tak memiliki dampak menghilangkan budaya korupsi maka akan diusulkan untuk dicabut saja," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, Kementerian Keuangan merupakan proyek percontohan pelaksanaan remunerasi birokrasi yakni DPR menyetujui peningkatan anggaran berlipat ganda termasuk untuk kenaikan gaji pegawai yang sasarannya untuk menghilangkan budaya korupsi.

Pada rencana awal yang disetujui DPR periode 2004-2009, kata dia, jika proyek percontohan remunerasi birokirasi ini berhasil maka akan dilanjutkan kepada kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

"Semangatnya dengan remenurasi atau gaji bonus bagi pegawai bisa menghilangkan budaya korupsi," kata mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Namun, munculnya kasus Gayus Tambunan yang diduga menjadi makelar kasus adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menjadi proyek percontohan remunerasi birokrasi.

Dari sisi pengungkapan adanya praktek makelar kasus di Dijen Pajak, katanya, hal ini positif guna membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Namun dari sisi perilaku pegawai Ditjen Pajak yang diberlakukan remunerasi birokrasi, katanya, kenyataan ini sangat mengecewakan.

"Saya minta pimpinan dewan dan pimpinan Komisi terkait untuk mengkaji ulang, apakah benar asumsi yang diajukan oleh pemerintah kepada legislatif bahwa remunerasi birokrasi itu praktis dan bisa menghilangkan budaya korupsi. Kalau ternyata tidak bisa, maka akan kita minta ditinjau ulang untuk kemungkinan mencabutnya," kata Priyo.
(T.R024/R009)

7 Mei 2010

ada yang bilang bila remunerasi di Kementerian Keuangan di cabut maka untuk jam kerja pagawai di Kementerian Keuangan harus setara dengan jam kerja PNS yang lain, dan bila ini terlaksana maka perekonomian indonesia khususnya pajak, ekspor impor maka akan tersendat........

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Mei 2010

Remunerasi merupakan USAHA PEMERINTAH yg pastinya kami dukung dan KAMI SEMUA BERDOA agar dpt segera terwujud (IKHTIAR)... untuk menjadi \"hidup lebih baik dari hari kemarin\".

Konsekuensi dari terwujudnya Remunerasi ini, maka SIAPAPUN orangnya yg melakukan korupsi walau sekecil apapun HARUS DITINDAK TEGAS (cth : kasus Gayus), agar Pemerintah kita PUTIH BERSIH.

Insya Allah dengan niat yg suci dan yakin kita berada di jalan yang benar... REMUNERASI utk mendapatkan Ridho-Nya.. Amiin.

SUKSES DPR-RI

0 0 Balas LaporkanHapus
10 April 2010

DPR tidak fair, karena kalau asumsinya hanya karena kasus Gayus Tambunan, kemudian remunerasi dianggap tidak ada pengaruh sama sekali atas turunnya indeks korupsi, tentu harus berlaku juga kepada anggota DPR yg terhormat. Anggota DPR yg dengan gaji plus tunjangan tetek bengeknya mencapai puluhan juta rupiah, toh tetap saja byk oknum anggota DPR yg terjerat korupsi.

0 0 Balas LaporkanHapus
7 April 2010

Budayakan hidup sederhana dan jujur. Batalkan remunerasi demi kesetaraan dan solidaritas sesama PNS dan rakyat miskin.

0 0 Balas LaporkanHapus
31 Maret 2010

Remunerasi adalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sedangkan mental korupsi merupakan penyakit individu atau kelompok, tetapi remunirasi bisa menekan angka korupsi walaupun belum sepenuhnya hilang karena dengan kesejahteraan dan kebutuhan pegawai terpenuhi nafsu korupsi akan terkikis, sebagian kasus pegawai melakukan korupsi karena kebutuhan bukan karena mental yang bobrok sedang kasus Gayus merupakan keserakahan dan ini tidak bisa disamaratakan bagi setiap pegawai

0 0 Balas LaporkanHapus