Kemarin kasus aktif COVID-19 menurun, Menhan bahas pengelolaan hutan

Jakarta (ANTARA) - Pada Jumat (23/10) kabar baik datang dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yang menyatakan bahwa kasus aktif COVID-19 di Indonesia sudah menurun signifikan persentasenya.

Selain itu ada warta mengenai vaksinasi COVID-19, penyaluran bantuan sosial, hingga pandangan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto soal pengelolaan hutan yang bisa disimak kembali dalam ringkasan berita berikut.

Persentase kasus aktif COVID-19 di Indonesia sudah mengecil

Juru bicara pemerintah Reisa Broto Asmoro menyampaikan bahwa data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia persentasenya sudah mengecil. "Kasus aktif dalam persentase terkecil dibandingkan beberapa bulan terakhir," katanya.

Ketua MPR: Seluruh rakyat Indonesia harus dapat vaksinasi COVID-19

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengemukakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapat vaksinasi COVID-19 vaksin yang aman, halal, dan memiliki izin edar. "Seluruh masyarakat Indonesia seharusnya wajib mendapatkan vaksin tersebut tanpa terkecuali, sebab COVID-19 dapat terpapar pada orang tanpa mengenal usia," katanya.

Menteri Pertahanan: Sektor kehutanan harus bisa jadi sumber lapangan kerja

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengemukakan bahwa sektor kehutanan harus bisa menjadi sumber peluang dan terobosan dalam bisnis yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Program BPNT dan BST berlanjut hingga 2021

Kementerian Sosial memastikan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) akan berlanjut hingga 2021, namun dengan pengurangan kuota penerima.

"Melihat kondisi yang belum pulih akibat COVID-19, tahun depan kita juga sudah mengalokasikan anggaran lanjutan BPNT dan BST," kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono.

Waspada lonjakan penularan COVID-19 saat libur panjang

Pemerintah mengimbau masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona selama libur panjang akhir Oktober 2020 guna menekan kemungkinan terjadi lonjakan kasus COVID-19.