DPD Mulai Juli Berkantor di Daerah Pemilihan

Padang (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menyatakan mulai Juli 2010 anggota DPD sudah berkantor di daerah pemilihan karena struktur organisasi tengah dibentuk.

"Mulai Juli mendatang DPD sudah efektif berkantor di daerah pemilihannya masing-masing. Struktur organisasinya sudah dipersiapkan. Sudah ada Sekwan dan perangkat lainnya disiapkan Sekjen DPD, meskipun kantornya disewa sementara," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman di Padang.

Irman Gusman bersama anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohanna, Alirman Sori dan Reza Falepi selama masa reses melakukan sosialisasi dan menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat daerah ini.

Salah satu kegiatan empat anggota DPD RI menyosialisasikan peran dan fungsinya serta menyerap aspirasi dari kalangan tokoh masyarakat, pemuda dan Perguruan Tinggi serta Bundo Kandung yang berlangsung Senin (29/3) malam.

Irman menjelaskan, DPD berkantor di daerah pemilihan masing-masing bukan harus menunggu siapnya pembangunan gedung baru berdasarkan amanat Undang-undang, tapi mulai Juli sudah bisa berjalan.

Pembangunan gedung DPD di daerah secara bertahap sudah bisa dimulai pada tahun ini karena sudah dianggarkan dalam APBN, namun tergantung kesiapan daerah.

"Sesuai UU pembangunan kantor DPD di daerah rentang waktu dua tahun, tapi apakah bisa selesai, tentu tergantung kesiapan daerah," katanya.

Pemerintah pusat, katanya, hanya mengalokasikan anggaran dan lokasi untuk pembangunan gedung harus ada dihibahkan dari pemerintah daerah.

Menurut dia, daerah yang sudah siap di antaranya Provinsi Riau, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, tapi secara umum sudah hampir 60 persen lebih dari jumlah provinsi yang ada.

Ketua DPD menjelaskan, pembangunan gedung DPD di daerah menurut ahli gedung berkisar sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar, namun tidak usah melihat besaran biayanya tetapi harus dilihat manfaatnya untuk kekokohan NKRI.

Tujuan pembangunan DPD di daerah pemilihan, jelas untuk memperketat dengan konstituen tetapi dalam pelaksanaannya bisa saja enam bulan di Jakarta dan empat bulan di daerah.
(ANT/B010)