Muaraenim, Sumsel (ANTARA News) - Sebanyak 1.700 karyawan PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Batu bara Bukit Kendi (BBK) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pegawai Bukit Asam (SPBA), Senin, menggelar demo menuntut pemerintah daerah setempat mencabut surat penyegelan perusahaan.

Mereka juga mendesak pemerintah pusat mengeluarkan izin resmi perusahaan tersebut.

Unjuk rasa karyawan PTBA dan PT BBK yang datang ke DPRD Muaraenim itu menggunakan 27 bus dan 23 kendaraan pribadi dari kantor PTBA Tanjungenim dengan melakukan konvoi.

Sekitar tiga peleton aparat kepolisian dibantu Pol PP Muaraenim menjaga aksi itu secara ketat.

Setiba di kantor DPRD Muaraenim, karyawan PTBA dan anak perusahaanya itu langsung turun dan memadati halaman gedung wakil rakyat tersebut, sehingga sempat memacetkan seluruh ruas jalan di kompleks Islamic Centre di dekatnya.

Mereka sempat meneriakkan yel-yel, mendesak agar pemerintah bersikap bijaksana dalam melihat kasus yang sedang dialami oleh PT BKK sebagai anak perusahaan PTBA.

Menurut Ketua umum Pengurus Pusat SPBA, Rakhmatullah, saat berdialog dengan DPRD Muaraenim, PT BBK telah melakukan pembayaran pajak dan memberikan pemasukan bagi negara dari tahun 1997-2009 mencapai Rp382 miliar sebagai bukti jika perusahaan juga memiliki andil besar dalam memajukan daerah setempat.

"Selain itu juga, kami meminta batalkan penutupan tambang dan meminta kepada Bupati Muaraenim untuk mengoperasikan kembali PT BBK. Karena jika Tambang Bukit Kendi ditutup, bagaimana nasib ribuan karyawan dan keluarga yang merupakan buruh PT Bukit Kendi," katanya.

Dia menegaskan, karyawan sebanyak 3.250 orang, meminta kepada Bupati Muaraenim dan DPRD setempat untuk mendukung sepenuhnya PT BBK mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Selain itu juga, kata dia, pihaknya meminta dukungan surat dari Bupati Muaraenim kepada Menteri Kehutanan untuk memberikan dispensasi dibuka kembali operasi penambangan batu bara Bukit Kendi.

Ketua DPRD Muaraenim, Thamrin AZ, didampingi Asisten II Pemkab Muaraenim, Ir A Nadjib MM, mengatakan akan menampung semua aspirasi karyawan yang datang tersebut.

Pihaknya mendukung tuntutan mereka dan akan mengawalnya, bahkan sudah meminta staf DPRD untuk memberikan surat ke Menteri Kehutanan menyampaikan aspirasi ini yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar. (U005*B014/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010