Kepada pers di Jakarta, Senin, Sekjen Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Wing Wiryawan, menuturkan bahwa selama ini insentif pajak hanya bisa dinikmati di Batam saja, sementara untuk daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia tidak ada insentif tersebut.
"Padahal untuk galangan kapal-kapal di Batam itu, yang menikmati justru orang-orang asing dari Singapura karena pemilik kapal pribumi hanya segelintir saja," ujarnya.
Dengan adanya berbagai insentif di Batam, seperti bea masuk nol persen dan berbagai kemudahan lainnya, menurut Wing, maka biaya operasional industri perkapalan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, para pelaku usaha di bidang perkapalan itu menghendaki agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih kongkrit lagi kepada dunia usaha pelayaran Indonesia melalui fasilitas keringanan pajak guna mendukung asas "cabotage" yang telah dicanangkan pemerintah sejak 5 tahun silam.
"Dengan demikian diharapkan industri perkapalan dan pelayaran nasional bisa semakin berkembang karena adanya insentif yang sangat membantu itu di berbagai daerah di seluruh Indonesia," ujarnya.
Cabotage merupakan asas pemberian hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan domestik negara itu sendiri secara eksklusif. Banyak negara telah menerapkan asas tersebut untuk melindungi industri pelayaran dalam negeri masing-masing.
Sementara itu, Sekjen DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Budhi Halim, menjelaskan, dengan diterapkannya asas cabotage di Indonesia sejak 2005, telah terjadi peningkatan jumlah kapal domestik yang melayani jasa transportasi di seluruh tanah air.
Berdasarkan data INSA, pada tahun 2005 jumlah kapal domestik yang beroperasi hanya 6400 kapal, sementara saat ini jumlah itu telah meningkat menjadi 9329 kapal.
"Tentunya peningkatan jumlah kapal-kapal domestik yang beroperasi itu membutuhkan pula peningkatan fasilitas galangan kapal untuk melayani perawatan kapal-kapal itu," ujarnya.
Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan pula peningkatan berbagai infrastruktur di pelabuhan ataupun galangan-galangan kapal di seluruh daerah di Indonesia guna mengiringi peningkatan jumlah kapal domestik yang beroperasi tersebut.
Sementara itu, Ikatan Alumni Fakultas Teknik UI bersama mitra terkait lainnya menggagas digelarnya Workshop Kebangkitan Industri Kemaritiman Nasional (Indonesia Cabotage Advocation Forum/INCAFO 2010) pada 31 Maret mendatang di Jakarta.
Acara yang bertema "Kebangkitan Industri Pelayaran Nasional Serta Optimalisasi Pemberdayaan Industri Perkapalan Nasional Pasca Lima Tahun Diterbitkannya Inpres No 5/2005 di Indonesia" itu akan menghadirkan sejumlah menteri sebagai pembicaranya, diantaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kelautan Fredy Numberi, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.
(D011/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
