Dalam penanganan COVID-19, KPC-PEN terbantu "big data" BPJS Kesehatan

"Big data" milik BPJS Kesehatan digunakan mulai dari data masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk pemberian bantuan sosial serta vaksin gratis hingga data fasilitas kesehatan untuk klaim pelayanan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVD-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede mengatakan "big data" atau data raksasa dari BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membantu dalam penanganan COVID-19.

Pada konferensi pers webinar yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, ia mengatakan big data milik BPJS Kesehatan digunakan mulai dari data masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk pemberian bantuan sosial serta vaksin gratis hingga data fasilitas kesehatan untuk klaim pelayanan COVID-19.

"Program jaminan sosial BPJS Kesehatan menjadi salah satu pipa program penanganan COVID-19, jadi BPJS Kesehatan memberikan kepada kita data itu kemudian untuk diberikan bantuan sosial pada mereka yang membutuhkan. Data BPJS ini ada warga yang diubsidi kesehatannya, dan mereka layak dapat bantuan sosial. Tanpa data itu kita akan kesulitan," katanya.

Menurutnya data peserta PBI yang iuran JKN-KIS dibayarkan oleh pemerintah telah dilakukan pembersihan data dan sudah terverifikasi sesuai dengan nama dan alamat lengkap.

Selain itu, big data milik BPJS Kesehatan juga dimanfaatkan dalam hal fasilitas kesehatan serta verifikasi klaim pembiayaan pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit. BPJS Kesehatan ditunjuk sebagai verifikator klaim biaya pelayanan pasien COVID-19 karena dinilai sudah memiliki pengalaman dalam verifikasi pembiayaan pelayanan kesehatan dalam program JKN-KIS.

Selanjutnya untuk program vaksinasi COVID-19 yang direncanakan oleh pemerintah pun akan menggunakan data dari BPJS Kesehatan untuk memilah kelompok masyarakat yang perlu divaksinasi.

Pemerintah menyiapkan vaksinasi COVID-19 pada setidaknya 160 juta penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan imunitas atau herd immunity. Kelompok masyarakat yang divaksin hanyalah pada rentang usia 18-59 tahun dan tidak memiliki penyakit komorbid. Data tersebut dengan mudah bisa didapatkan dari BPJS Kesehatan yang pesertanya kini sudah mencapai 222 juta penduduk Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan vaksinasi gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Lagi-lagi big data dari BPJS Kesehatan yang dimanfaatkan dengan memberikan vaksin secara gratis bagi masyarkat tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS.

"BPJS dilibatkan secara aktif melakukan analitical data ini semua. Karena BPJS Kesehatan sudah miliki pengelolaan dan manajemen pendataan yang sangat bagus," demikian Raded Pardede.