Ia menyatakan itu saat mengikuti acara peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara virtual, dari rumah dinasnya, di Jakarta, Kamis.
"Pesantren, sebagai tempat pembinaan santri, harus tetap berfungsi pertama, menjadikan dan menyiapkan orang-orang yang paham agama; kedua, pesantren juga sebagai pusat dakwah; ketiga, pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan terutama di bidang ekonomi," kata dia.
Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren diharapkan dapat mencetak sumber daya santri yang berkualitas dalam hal agama Islam. Dengan mencetak santri yang paham ajaran agama Islam dengan baik, maka negara berpotensi memiliki pemimpin alim.
"Seperti disabdakan rasulullah, para ulama yang sudah dipanggil Allah SWT itu harus ada penggantinya, harus ada penerusnya. Jika tidak, kata rasulullah, kalau orang alim sudah tidak ada lagi, maka orang akan menjadikan pemimpin orang-orang yang bodoh-bodoh yang tidak mengerti agama," katanya.
Sebagai pusat dakwah, dia berharap pesantren-pesantren mulai memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyiaran ajaran agama Islam. Melalui digitalisasi dakwah, pesan-pesan yang disampaikan para penceramah dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
"Sebab dengan dakwah digital, sasarannya akan lebih luas, jangkauannya lebih luas, waktunya (bisa) kapan saja dan bisa dimana saja. Melalui dakwah digital, maka pesan dan nasehatnya itu akan bisa sampai kemana-mana," kata wakil presiden yang berlatar ulama itu.
Terakhir, terkait peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, dia ingin seluruh pesantren di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 28.000 pondok, dapat mendorong pembangunan lembaga pinjaman keuangan berbasis syariah untuk menyasar masyarakat dengan ekonomi lemah.
Ma'ruf Amin juga mendorong setiap pesantren memiliki bank wakaf mikro dan Baitul Maal wa Tamwil untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang tinggal di lingkungan pesantren.
Keberadaan BMT di pesantren diharapkan dapat menjadi perantara (channeling) terhadap pemberian pinjaman atau pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada masyarakat.
"Oleh karena itu saya berharap semua pesantren, kalau bisa 20.000 pesantren, itu bisa membangun BMT dan nanti memperoleh pembiayaan selain dari bank syariah juga dari LPDB dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
