Mayoritas Parlemen Bulgaria Tanda Tangani Pemakzulan Presiden

Sofia (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Parlemen Bulgaria sekarang kelihatannya akan memiliki kesempatan untuk memakzulkan presiden negeri itu, setelah dua-pertiga anggota parlemen, Jumat, menandatangani satu permintaan pemakzulan.

Dari 240 anggota parlemen, 162 menandatangani permintaan tersebut untuk memungkinkannya diajukan ke parlemen Rabu depan.

Jika lebih dari 160 anggota parlemen kembali menyetujui permintaan itu, maka mahkamah konstitusi di negeri tersebut harus memutuskan apakah akan memecat Presiden Georgi Parvanov.

Anggota parlemen Bulgaria pada November 2009 menyerukan pemakzulan presidennya, setelah ia menolak untuk memanggil duta besar dari Amerika Serikat dan Turki tapi tak ada permintaan resmi diajukan kepada parlemen.

Mosi pemakzulan tersebut disiapkan oleh partai Masyarakat bagi Pembangunan Eropa di Bulgaria (GERB), yang berkuasa, setelah presiden itu secara tidak sah menyiarkan pembahasannya dengan menteri Keuangan Prancis dan Wakil Perdana Menteri Simeon Djankov di jejaringnya.

Parvanov memanggil menteri keuangannya setelah ia menuduh Presiden adalah "seorang multijutawan" selama satu tayangan televisi.

Hubungan presiden-pemerintah telah tegang sejak awal masa jabatan GERB pada Juli 2009.

Presiden itu tak populer di kalangan partai yang sebelumnya berkuasa, Partai Sosialis Bulgaria.

Inti percekcokan dengan kedua partai yang berkuasa ialah pandangan berbeda presiden mengenai cara meningkatkan citra negeri itu dan pertumbuhan ekonominya.

Anggota parlemen yang menandatangani permintaan pemakzulan tersebut mengatakan presiden itu telah melanggar undang-undang dasar negeri tersebut dengan tetap merahasiakan kekayaannya dan kemudian menerbitkan kecaman terhadap seorang pejabat pemerintah tanpa memberitahu dia lebih dulu.

Namun, Lyuben Kornezov, mantan hakim mahkamah konstitusi dan anggota parlemen dari Koalisi bagi Bulgaria, menggambarkan permintaan pemakzulan tersebut sebagai manipulasi politik yang dirancang untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari ekonomi negeri itu, yang bertambah buruk.
(T.C003/A011/P003)