"Memang jika hitungan komulatif produksi beras di Bengkulu telah melebihi kebutuhan 1,7 juta jiwa warganya,tapi menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata warga misikin masih tetap tinggi," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Bengkulu, Syaifullah, Sabtu.
Dengan demikian tidak ada alasan bagi kabupaten/kota untuk menolah jatah beras warga miskin (raskin), karena program tersebut merupakan langsung dari pemerintah pusat.
Jika program tersebut tidak dilakukan oleh satu daerah, maka akan berpengaruh bagi daerah lain, karena masyarakat miskin tetap ada dan membutuhkan beras murah pemerintah tersebut.
Walaupun masyarakat Provinsi Bengkulu menggantungkan hidup dari sektor pertanian, tetapi tidak semua masyarakat mempunyai sawah dan menanam padi, sehingga surplus beras tidak dapat dijadikan patokan untuk menghilangkan kemiskinan.
"Penyaluran Raskin untuk warga Bengkulu terus dilakukan melalui Pemerintah Daerah masing-masing, petugas provinsi tetap mengawasi dengan menerima laporan dari petugas," tambahnya.
Dia mengharapkan, pemerintah daerah setempat dapat membantu penyaluran beras tersebut, karena tela ditemukan beberapa kasus dalam penyalur beras, ada daerah menaikan harga dengan kesepakan warga setempat untuk mengganti biaya kirim dan angkut pada titik penerima.
Petugas penyalur sering luput dari perhatian, padahal tugasnya tergolong penting untuk membagikan beras pada daerah distribuisi ke titik bagi.
Walaupun hanya pembagi beras tetapi tergolong berat, karena setiap beras yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga miskin, dengan demikian pemerintah daerah setempat hendaknya memperhatikan petugas penyalur di titik bagi, katanya.
Kepala Divisi Regional (Divre) Bolog Bengkulu Rizal Effendi secara terpisah mengatakan, pembagian raskin di Provinsi Bengkulu tahun ini sebanyak 18.803 ton menurun bila dibandingkan tahun lalu sebanyak 23.806 ton. (Z005/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
