Perludem ingatkan pelaksana pilkada responsif saat pandemi

Harus ada sikap responsif untuk menjawab kebutuhan yang ada ..."

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 harus bersikap responsif saat pandemi COVID-19 masih terus berlangsung

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Kamis, mengatakan sikap tersebut sangat dibutuhkan karena tantangan yang dihadapi cukup berat sebab pilkada harus digelar dalam kondisi pandemi COVID-19.

"Harus ada sikap responsif untuk menjawab kebutuhan yang ada, khususnya terkait ketersediaan regulasi yang memadai, (termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang) Perppu (penundaan) sekalipun," kata dia.

Baca juga: Perludem: Debat publik jangan sekadar gugurkan kewajiban

Penyelenggara pemilu, menurut Titi, mesti terus melakukan evaluasi apakah Pilkada 2020 tetap benar-benar bisa dijalankan di tengah pandemi atau harus ditunda untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

"Simulasi pungut hitung harus terus dilakukan untuk memotret secara utuh detail teknis pelaksanaan pemilihan dengan protokol kesehatan," kata Titi.

Ia mengingatkan dampak pemilihan kepala daerah yang tetap harus digelar dalam kondisi pandemi COVID-19. Pemilihan, dinilainya, semakin berat, rumit, kompleks, dan mahal sebagai dampak penyesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme pengelolaan pemilihan selaras dengan protokol kesehatan.

Baca juga: Perludem: Menunda pilkada karena pandemi bukan kegagalan berdemokrasi

"Terjadi adaptasi dan transformasi metode kampanye. Diarahkan agar dilakukan secara virtual/daring atau via media sosial." katanya.

Kemudian, akses pemilih pada sumber informasi pemilihan (terkait proses dan kontestan) menjadi lebih terbatas atau tidak sebanyak sebelumnya.

Ruang gerak dan interaksi peserta dan pemilih lebih terbatas. Dan yang krusial lanjut dia yakni ada risiko terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara.

Baca juga: Perludem desak penundaan Pilkada 2020 jika berpotensi klaster COVID-19