Wakil Ketua MPR: Langkah antisipasi bencana harus dipahami masyarakat

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guna mengantisipasi terjadinya bencana maka diperlukan kesiapan seluruh elemen bangsa untuk memahami strategi yang antisipatif dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan dampaknya.

"Sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman menghadapi bencana yang pernah kita hadapi. Pada bencana tsunami di Aceh beberapa tahun lalu, bahkan muncul inisiatif masyarakat dan membentuk gerakan kemanusiaan," katanya saat membuka diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas, bertema Waspada Bencana di Tengah Pandemi, Rabu.

Diskusi yang dipandu Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, dihadiri oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI), Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. (Wakil Gubernur Jawa Timur), Marsekal Madya Bagus Puruhito, S.E, M.M ( Kepala Badan SAR Nasional) dan Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D (Kepala Pusat BMKG) sebagai narasumber.

Baca juga: Antisipasi La Nina, Kepala BNPB sebut perlu mitigasi nonstruktural

Selain itu, hadir juga Nurhadi, S.Pd ( anggota Komisi VIII DPR RI Periode 2019 - 2024) dan Gaudensius Suhardi (Direktur Pemberitaan Media Indonesia) sebagai penanggap dalam diskusi tersebut.

Tugas kita saat ini, menurut Lestari dalam keterangan tertulis yabg diterima di Semarang, Rabu, adalah bagaimana gerakan kepedulian yang dibentuk masyarakat itu diintegrasikan dalam sebuah sistem yang ada dan membentuk sebuah ekosistem yang mampu menjadi kekuatan dalam menghadapi bencana.

Lebih dari itu, Rerie, sapaan akrab Lestari, juga mendorong adanya tata kelola dalam penanggulangan bencana, sehingga di masa datang kita memiliki sistem penanggulangan bencana yang baik.

Apalagi, jelas legislator Partai NasDem itu, saat ini bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang terus memperlihatkan peningkatan kasus.

Baca juga: Kemendes maksimalkan Dana Desa Rp27,3 triliun untuk antisipasi bencana

Di sisi lain di sejumlah wilayah di Tanah Air beberapa waktu lalu terjadi banjir, tanah longsor, bahkan gempa Bumi.

Kondisi itu diperparah lagi, jelasnya, dengan kondisi perekonomian nasional yang saat ini memasuki kondisi krisis.

Menurut Rerie, kondisi-kondisi tersebut harus dicermati dengan baik dan diantisipasi dengan sistem yang tepat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya menegaskan, dalam penanggulangan bencana harus diterapkan sistem yang mengedepankan konsep pencegahan.

Dengan demikian, jelasnya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menggunakan istilah siaga darurat bencana dan meninggalkan tanggap darurat bencana dalam mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca juga: BPBD DIY kerahkan relawan antisipasi bencana hidrometeorologi

Konsep penanggulangan dengan konsep siaga darurat bencana, menurut Siti Nurbaya, mengandung makna antisipatif sebelum bencana terjadi.

Dengan konsep tersebut, jelas Siti Nurbaya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengupayakan penanggulangan Karhutla secara permanen.

"Dari sejumlah upaya penanggulangan Karhutla secara permanen itu seperti analisa iklim dan pengendalian operasional di lapangan, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi langkah yang sangat penting," ujar Siti Nurbaya.

Kepala Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dwikorita Karnawati menegaskan semua pihak harus siap menghadapi multibencana di Tanah Air. Karena pengaruh La Nina, menurut Dwikorita, awan di atas Samudra Pasifik bergerak ke arah Indonesia.

Akibatnya, jelas dia, diprediksi akan terjadi peningkatan curah hujan 20-40 persen di Tanah Air yang berpotensi menimbulkan banjir. Di sisi lain Indonesia yang dikelilingi gunung berapi juga berpotensi menghadirkan gempa.

"Hadapi semua itu lewat langkah adaptasi terhadap potensi bencana yang dihadapi," ujar Dwikorita.

Menurut dia, dalam mengantisipasi bencana, BMKG juga sudah berupaya menyiapkan peringatan dini.

Akan tetapi yang terpenting, menurut dia, bagaimana masyarakat siap menyikapi hasil prediksi dan peringatan dini yang disebarluaskan oleh BMKG itu.

Karena, tegas Dwikorita, pemahaman masyarakat yang baik terhadap cara menyelamatkan diri dari bencana sangat siginifikan dalam menekan jumlah korban saat bencana terjadi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi menilai pembahasan RUU Penanggulangan Bencana di DPR secara filosofis menegaskan bahwa negara harus hadir dalam proses penanggulangan bencana.

Karena secara geografis, menurut Nurhadi, Indonesia adalah negeri yang rawan bencana dengan rangkaian gunung berapi yang melingkari Nusantara dan letaknya di antara dua samudera. **

Baca juga: Kemendes PDTT minta para kepala desa antisipasi potensi bencana
Baca juga: MPR dorong pemerintah antisipasi dampak la nina