Survei : 86,6 persen mahasiswa tahu pelaksanaan Pilkada saat pandemi

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bakrie menunjukkan bahwa sebanyak 86,6 persen mahasiswa yang merupakan generasi Z mengetahui pelaksanaan Pilkada saat pandemi COVID-19.

Hanya 8,5 persen yang tidak mengetahui jika Pilkada akan tetap dilaksanakan dan sisanya sebanya 4,9 persen tidak peduli dengan adanya pelaksanaan Pilkada 2020.

Survei dilakukan mahasiswa kelas Komunikasi Politik Peminatan Jurnalistik dan Media Massa yang dilakukan sejak 29 September hingga 9 Oktober, dan melibatkan 224 mahasiswa dari 54 kampus dari 22 yang mengadakan Pilkada mulai dari Medan hingga Manokwari.

Dosen Komunikasi Politik Peminatan Jurnalistik dan Media Massa Universitas Bakrie, Algoth Putranto, Rabu mengatakan responden yang tidak peduli memilih alasan bahwa Pilkada hanya menghasilkan pemimpin dari keluarga itu-itu saja (36,4 persen) diikuti alasan malas (27,3 persen).

Kemudian alasan lebih baik berada di rumah, sehingga aman tertular dari COVID-19 dan kecewa dengan politik masing-masing dengan persentase 18,2 persen.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 74,6 persen mahasiswa tidak setuju Pilkada diselenggarakan saat pandemi. Hanya 25,4 persen yang setuju tetap dilaksanakan.

Alasan tidak setuju dilakukan Pilkada adalah Pilkada akan memperbesar kasus COVID-19, kesehatan masyarakat lebih penting dari pelaksanaan Pilkada, kekhawatiran turunnya partisipasi masyarakat, Pilkada hanya bagi anak pejabat untuk menjabat, dan pemerintah daerah tetap berjalan dengan pejabat sementara.

Sementara, alasan setuju dilakukan Pilkada serentak yakni Pilkada memberikan kepastian adanya pemimpin daerah, menjaga hak konstitusi pemilih, merupakan keputusan pemerintah, dan penundaan Pilkada akan menyebabkan hilangnya anggaran Pilkada.

Menariknya, meski suara tidak setuju dengan penyelenggaraan Pilkada serentak cukup tinggi namun kemauan mahasiswa memberikan hak suara mereka sebesar 47,5 persen. Hanya 42,7 persen yang menyatakan tidak akan memberikan suara. Sementara sedikit di antara mereka yang tidak memilih mencapai 9,9 persen.

Para mahasiswa yang akan memberikan suara dalam Pilkada 2020 mayoritas atau 99 persen menyatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Sementara mereka yang tidak akan memberikan hak suaranya, sebagian besar 93,1 persen beralasan karena takut tertular COOVID-19, sementara sisanya 6,9 persen tidak punya hak suara.

Mahasiswa yang menjawab tidak memiliki hak suara dikarenakan sebagian besar merupakan mahasiswa perantauan, sehingga domisili KTP mereka tidak sesuai dengan wilayah penyelenggaraan Pilkada (53,3 persen) dan ada juga yang terdapat sebagai pemilih tetap yakni 43,3 persen dan hanya sebagian kecil atau 3,3 persen karena tidak mempunyai KTP.*