"Sejarah NU selalu berkelindan dengan politik," kata Ali Masykur dalam bedah buku karyanya yang bertajuk "NU dan Moralitas Politik Bangsa" di arena Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat.
Hanya saja, lanjut anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, peran politik yang dijalankan NU bukan politik praktis melainkan politik tingkat tinggi (high politics), politik dalam ranah etis, moral dan norma.
Sayangnya, kata Ali Masykur, kini NU telah terseret ke arus politik praktis, dukung-mendukung, yang pada akhirnya justru mendelegitimasi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
"Di Pilpres 2009, NU tidak punya kekuatan untuk ikut menjadi penentu kepemimpinan nasional. NU hanya jadi justivikator proses politik," katanya.
Ke masa depan, kata mantan politisi PKB itu, NU harus kembali memainkan peran strategis di politik etis.
Namun, lanjutnya, ada beberapa hal yang mesti dilakukan, menjaga independensi, mempertajam visi dan pengabdian di bidang sosial dan keagamaan serta meningkatkan sumber daya manusia NU.
"Kalau semua itu kuat, NU ke depan akan sangat didengar dan jadi panutan, termasuk oleh pengambil kebijakan," katanya.
(T.S024/S023/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
