"Saya menyayangkan penolakan masyarakat dan tidak diberikannya ijin oleh kepolisian. Ini seharusnya tidak dilakukan oleh penegak hukum," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah, disela-sela jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat.
Menurut Masruchah, penyelenggaraan konferensi kaum lesbian, gay, dan biseksual itu adalah hak asasi manusia mereka terhadap orientasi seksualnya.
"Konferensi itu bagian dari hak sebagai warga negara yang mestinya dilindung oleh pemerintah," katanya.
"Itu hak mereka sebagai kaum minoritas," kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah sependapat dengan Masruchah.
Perkumpulan Homoseksual GAYa Nusantara menyatakan konferensi ILGA tetap akan digelar di Kota Surabaya, meski terjadi penolakan dari sejumlah ormas Islam.
Ketua GAYa Nusantara, Rafael Hendrikus Da Costa, di Surabaya Kami mengatakan, panitia saat ini sedang melakukan lobi dengan pihak terkait seperti polisi dan juga elemen yang melakukan penolakan terhadap konferensi itu.
"Panitia tidak akan mengubah rencana pengalihan tempat konferensi. Karena Surabaya merupakan tempat yang netral dan kondusif," katanya saat ditemui sejumlah wartawan di sekretariat GAYa Nusantara, Mojokidul 1 No 11 A Surabaya.
Sayangnya Rafael tidak menyebutkan dimana tempat konferensi tersebut akan digelar. Sebelumnya, konferensi tingkat regional itu rencananya digelar di Hotel Mercure Surabaya 26-28 Maret ini.
Menurut dia, pihaknya kecewa dengan penolakan oleh sejumlah ormas Islam yang terjadi belakangan ini. Padahal protes tersebut menurut mereka merupakan pelanggaran HAM.
"Katanya negara kita harus menjunjung tinggi HAM, tapi hal itu tidak dirasakan oleh lesbian dan gay," katanya.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya, Kamis (25/3) kemarin, menolak konferensi ILGA.
(T.N006/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
