Wamenkeu sebut perlu reformasi struktural sistem pensiun, ini sebabnya

Reformasi pensiun adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, tidak untuk hari atau anggaran tahun depan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai reformasi ekosistem pensiun di Tanah Air perlu dilakukan agar lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

“Reformasi pensiun adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, tidak untuk hari atau anggaran tahun depan. Untuk keluar dari pandemi perlu melakukan reformasi struktural,” kata Wamenkeu dalam webinar internasional terkait pensiun di Jakarta, Rabu.

Menurut Wamenkeu, reformasi ekosistem pensiun itu terkait peran memperdalam sistem keuangan mengingat pensiun merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Namun, imbuh Wamenkeu, Indonesia masih menghadapi tantangan mengingat struktur ekonominya masih lebih tinggi sektor informal yang belum banyak mencakup skema pensiun.

Baca juga: Studi Mercer: pandemi berdampak pada tekanan finansial pensiunan

Di Indonesia ada tiga badan usaha atau lembaga yang mengelola dana pensiun yakni Taspen dan Asabri, BPJS Ketanagakerjaan (sektor formal dan informal) serta lembaga pensiun swasta.

Dalam perspektif jaminan sosial, Wamenkeu menambahkan pemerintah berperan dalam program baru yang diakomodasi melalui UU Cipta Kerja, salah satunya terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Meski sejumlah pihak, kata dia, JKP berbeda dengan pensiun, namun itu masih berada dalam pasar tenaga kerja.

“Dalam perspektif jaminan sosial sangat penting untuk melihat program saat ini dan baru-baru ini dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ada program JKP sebagai program baru dan pemerintah ambil peran dalam program itu,” kata Wamenkeu.

Baca juga: Cara mempersiapkan pensiun di tengah normal baru

Suahasil menambahkan reformasi penting dilakukan khususnya pada masa ekonomi melemah dan banyak tekanan karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semua ekonomi seluruh dunia negatif, hanya sedikit yang tumbuh positif.

Dalam kondisi seperti itu, kata dia, masyarakat mengharapkan negara mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang yang salah satunya dilakukan melalui rangkaian reformasi struktural termasuk dalam ekosistem pensiun.

Apabila suatu negara tidak berbuat apapun termasuk meningkatkan reformasi struktural saat ini, lanjut dia, perekonomian negara tersebut akan menurun sedangkan negara lain sudah mulai tumbuh positif ketika pandemi sudah berakhir.

“Ketika berada dalam krisis reformasi harus dibuat, reformasi yang memungkinkan negara mendapatkan prospek pertumbuhan jangka menengah dan panjang,” kata Wamenkeu.

Baca juga: Presiden Jokowi: Industri asuransi dan dana pensiun perlu reformasi