Menakar strategi pemerintah tangani COVID-19 melalui bantuan sosial

Kita berharap kondisi belajar mengajar meskipun sangat tidak optimal karena harus 'school from home', kita akan tetap memantau dari sisi penerima manfaatnya

Jakarta (ANTARA) - Menapaki satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, Indonesia telah dihadapkan pada berbagai ragam persoalan dan tantangan.

Tidak hanya bencana hidrometeorologi berupa hujan lebat yang menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di banyak wilayah pada Tahun Baru 2020, Indonesia juga segera didera bencana nonalam berupa pandemi COVID-19.

Pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu awalnya berasal dari Kota Wuhan di China, kemudian dengan cepat menyebar ke sebagian besar negara itu hingga seluruh penjuru dunia.

Dalam waktu singkat pandemi COVID-19 telah menyebar ke ratusan negara dan menjangkiti ratusan ribu orang hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Untuk menangkal penyebaran pandemi itu, banyak negara melakukan upaya pembatasan dengan melarang sejumlah penerbangan dari dan ke luar negeri serta perdagangan ke negara-negara yang telah terkena dampak COVID-19.

Dengan adanya pembatasan tersebut, pandemi COVID-19 tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga sektor pariwisata dan lambat laun menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan.

Dampak krisis tidak hanya dirasakan oleh banyak pelaku usaha besar tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta sebagian besar masyarakat pada umumnya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dunia usaha di berbagai sektor terpuruk sehingga memicu jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Saat ini jutaan orang masih terkena dampak COVID-19 dan sangat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak untuk meringankan penderitaan mereka.

Melalui aksi cepat dan tanggapnya merespons bencana nonalam tersebut, Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menggulirkan berbagai macam terobosan untuk meringankan beban penderitaan rakyat, terutama dengan memberikan bantuan sosial (bansos).

Pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) memberikan bantuan sosial, baik secara langsung maupun secara bertahap, kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 agar dapat dengan segera meringankan beban penderitaan mereka.

Adapun bantuan sosial yang telah diberikan untuk mengatasi dampak COVID-19, antara lain bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT), subsidi listrik, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, bantuan untuk siswa dan guru, apresiasi bagi pelaku budaya, insentif bagi industri media.

Seperti dikutip dari Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Selasa (20/10), berbagai bantuan berupa insentif telah diberikan bagi pengusaha kecil dan menengah.

Pinjaman kredit kerja juga disiapkan sebesar Rp100 triliun bagi 5,3 juta penerima dan subsidi bunga pinjaman juga diberikan bagi 60,66 juta penerima bantuan.

Buku laporan tersebut menyebutkan bahwa selain pemberian insentif hingga subsidi bunga pinjaman, pemerintah juga memberikan insentif pajak dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM senilai Rp123,46 triliun.

Perajin mengunggah batik karyanya ke pasar digital di sela mengikuti Pameran Batik 2020 di Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Senin (5/10/2020). Pameran yang menampilkan ratusan motif batik dari berbagai daerah tersebut diadakan untuk mendorong para perajin batik memasarkan produknya secara digital. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj.

Kelonggaran lain juga diberikan berupa pembebasan biaya listrik selama tiga bulan bagi 24 juta pelanggan listrik 450VA dan diskon 50 persen untuk tujuh juta pelanggan listrik 900VA bersubsidi.

Sementara itu, beberapa kelompok masyarakat juga mendapat perhatian, salah satunya pemerintah menyiapkan dana Rp26,5 miliar bagi pelaku budaya.

Media sebagai mitra pemerintah juga diberikan sejumlah insentif, mulai dari pemotongan iuran BPJS hingga 99 persen, penghapusan pajak kertas, serta alokasi dana untuk kampanye sosialisasi penanggulangan COVID-19.

Untuk pendidikan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (19/10), pemerintah mengimplementasikan program Indonesia Pintar kepada 15,54 juta siswa, bidik misi/KIP Kuliah kepada 634,29 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kemenag untuk tujuh juta siswa, serta pembangunan atau rehabilitasi terhadap 528 sekolah dasar dan menengah, dan 226 madrasah atau sekolah keagamaan.

“Kita berharap kondisi belajar mengajar meskipun sangat tidak optimal karena harus 'school from home', kita akan tetap memantau dari sisi penerima manfaatnya,” ujarnya.

Sementara untuk kesehatan, program bantuan yang diberikan, meliputi bantuan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,4 juta jiwa, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) sebanyak 35,99 juta jiwa dan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) pusat sebanyak 235,8 ribu orang serta nakes daerah sebanyak 137,7 ribu orang.

“Selain COVID-19 kita akan memberikan dukungan untuk PBI dan nakes. Juga dari sisi kebijakan-kebijakan kesehatan lainnya seperti BKKBN untuk keluarga berencana maupun penanganan penyakit lainnya," kata Sri Mulyani.

Bansos

Adapun bansos yang disalurkan meliputi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako bagi 19,4 juta KPM, bantuan sembako Jabodetabek untuk 1,9 juta KPM, bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9,2 juta KPM dan bantuan tunai bagi peserta sembako non-PKH untuk 9 juta KPM.

Bantuan beras bagi peserta PKH juga diberikan kepada dua juta KPM, disusul bantuan usaha mikro bagi 9,1 juta penerima, bantuan upah bagi 10,7 juta penerima, Kartu Pra Kerja untuk 5,5 juta penerima dan BLT Dana Desa bagi 7,6 juta KPM.

“Bansos ini kita akan terus meminta untuk terjadi perbaikan dari sisi targeting karena masih ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan meskipun pemerintah sudah meningkatkan bansos luar biasa besar,” kata Menkeu.

Sementara itu, untuk mencapai target dalam perlindungan sosial, terutama pemberian bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah meningkatkan anggarannya dari pagu sebesar Rp62,7 triliun meningkat menjadi Rp104, 4 triliun, kemudian meningkat lagi menjadi Rp124 triliun dan saat ini mencapai Rp134,008 triliun.

Agar bantuan sosial dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, Kemensos juga menyalurkan bansos kepada kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seperti Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdampak pandemi, agar mereka juga mendapatkan bantuan keringanan tersebut.

Pemberian bantuan bagi KAT tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk selalu hadir membersamai masyarakat guna meringankan beban mereka, terutama di tengah pandemi COVID-19.

Kepala Biro Perencanaan Kemensos Adhy Karyono menyebutkan bahwa sebagian BST untuk KAT telah disalurkan, terutama di Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan beberapa pulau-pulau terluar.

Kemensos menyalurkan BST bagi sembilan juta keluarga di luar Jabodetabek dalam dua tahap, yaitu April-Juni, dengan nilai bantuan Rp600 ribu per bulan dan Rp 300 ribu per bulan pada Juli-Desember 2020. Sementara untuk KAT, bantuan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan.

Secara umum, pelibatan komunitas dalam penyaluran bansos dilakukan karena mereka belum masuk dalam program sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT Dana Desa

Guna menjangkau lebih banyak lagi kalangan masyarakat yang membutuhkan, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan bantuan, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi warga di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Anggaran untuk bantuan tersebut diperoleh dari sebagian Dana Desa yang sebelumnya dialokasikan untuk desa agar mereka dapat melakukan pembangunan melalui padat karya tunai desa (PKTD).

Bantuan darurat dari Dana Desa untuk warga desa yang terdampak COVID-19 itu merupakan wujud nyata upaya sungguh-sungguh pemerintah mengatasi dampak COVID-19, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta daerah tertinggal dan transmigrasi.

Dari total anggaran Dana Desa sebesar Rp71,1 triliun, Rp17,3 triliun di antaranya per 7 Oktober 2020 telah disalurkan dalam bentuk BLT Dana Desa kepada 7.995.805 keluarga penerima manfaat (KPM).

Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tersebut meliputi 2.478.700 KPM yang kepala keluarganya adalah perempuan dan 286.163 KPM yang anggotanya memiliki penyakit kronis dan menahun.

Hingga saat ini, Dana Desa yang masih tersisa sebesar Rp38,4 triliun, dan dari sisa dana tersebut, Rp11,096 triliun di antaranya akan digunakan untuk BLT Dana Desa sampai Desember 2020, sedangkan Rp27,3 triliun lainnya untuk antisipasi bencana alam yang akan disalurkan melalui pola PKTD, guna sekaligus menyerap tenaga kerja dalam upaya memulihkan perekonomian desa pascapandemi COVID-19.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna mengatasi dampak COVID-19. Tidak hanya pemberian bantuan sosial untuk meringankan beban ekonomi rakyat, langkah-langkah terobosan lain juga dilakukan guna menangani sekaligus mengendalikan pandemi sehingga mata rantai penyebaran virus itu dapat segera diakhiri.

Atas seluruh kerja keras tersebut, sudah seyogianya masyarakat menyambut hangat dan mengapresiasi respons cepat pemerintah di satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan penuh rasa syukur dan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pemerintah di masa mendatang.