Peneliti: Setahun Jokowi-Ma'ruf menonjol di pembangunan infrastuktur

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Aisah Putri Budiatri menyebutkan pembangunan infrastuktur menjadi satu-satunya program prioritas Presiden Joko Widodo-Wapres KH Ma'ruf Amin yang menonjol dalam setahun pemerintahan meski belum optimal.

"Pembangunan infrastruktur ini yang sedikit konsisten dan kelihatan hasilnya dari empat program prioritas lainnya. Karena fisik, ya," kata Aisah saat diskusi media bertema "Setahun Jokowi-Ma'ruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi" yang berlangsung secara daring, Selasa.

Empat program prioritas lain, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Untuk pembangunan SDM, kata dia, masih mengalami berbagai problematik yang bersifat teknis, misalnya Kartu Prakerja yang terkendala mulai dari sasaran hingga konten.

"Program penyederhanaan regulasi, baru saja Omnibus Law Cipta Kerja. Saya melihat sejak awal ada gejala prosesnya tidak dijalankan dengan hati-hati. Padahal, ini menggabungkan UU, kontennya rumit," katanya.

Dari tujuannya untuk menyederhanakan regulasi, kata dia, keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja justru tidak membuat sederhana karena di bawahnya akan ada banyak aturan turunan nantinya.

Demikian pula program prioritas penyederhanaan birokrasi, kata dia, hingga saat ini belum juga maksimal, dan program transformasi ekonomi juga belum terlaksana.

"Sudah ada upaya pemerintah untuk menjalankan lima program prioritas itu, tetapi memang belum maksimal. Harus dimaklumi juga dengan adanya pandemi COVID-19," kata Aisah.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama setahun dari aspek dukungan parlemen.

Selain kinerja kabinet, kata dia, keberhasilan atau kegagalan pemerintahan akan ditentukan oleh dukungan politik yang diekspresikan dengan dukungan parlemen.

"Dengan dominasi koalisi ketimbang oposisi di parlemen, bagaimana Presiden atau pemerintah dengan begitu mudah menjalankan program-program. Namun, tanpa kontrol memadai dari parlemen," katanya.

Akibatnya, kata Lucius, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini bukan berdasar pada kebutuhan prioritas atau kepentingan masyarakat, tetapi lebih pada kepentingan elite.