Ketua MPR minta pemerintah cermat tentukan tarif cukai tembakau 2021

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus melakukan kajian secara sosiologis dengan cermat dan berhati-hati guna memberikan solusi atas kebijakan tarif cukai rokok atau tembakau untuk tahun 2021.

"Mendorong pemerintah agar terus melakukan kajian secara sosiologis guna memberikan solusi atas kebijakan tarif rokok atau tembakau untuk tahun 2021, dan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati kondisi ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global," ujar Bambang melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mendorong pemerintah tetap memikirkan nasib petani tembakau yang terdampak pandemi COVID-19, serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan arahan alternatif bertani jenis tanaman lainnya apabila kebijakan tarif cukai rokok berdampak negatif kepada para petani tembakau.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah tetap fokus pada tujuan untuk mengendalikan penggunaan rokok di Indonesia, khususnya pada anak di bawah umur, sehingga target pembangunan berkelanjutan agar Indonesia bebas dari rokok pada tahun 2030 dapat tercapai.

"Saya juga mendorong seluruh kepala daerah untuk menetapkan perda tentang larangan merokok di tempat umum atau fasilitas publik," ujar Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Sebelumnya, pemerintah belum menentukan kebijakan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2021 karena mempertimbangkan dampak pandemi yang berpengaruh terhadap industri rokok.

“Pemerintah tentunya sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan tarif,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi dalam jumpa pers virtual terkait APBN edisi Oktober di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut dia, pemerintah harus mengkoordinasikan beberapa kepentingan mengingat industri ini mempekerjakan banyak tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah juga memiliki tujuan utama pengendalian rokok, terutama perokok usia muda.